2023 Pupuk Subsidi Menurun, Rozihan: Ini Berpengaruh di Tahun 2024

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Kepala Dinas Pertanian Penajam Paser Utara (PPU) Rozihan Asward mengatakan, realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2023 berada di angka 65 persen. Sedangkan untuk urea berada di angka 76 persen untuk NPK. Hal tersebut diakuinya pada rapat tim fasilitasi dan koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Kantor Bupati PPU, Selasa (16/01/24).

“Mengingat adanya kemarau panjang di tahun 2023 lalu, jadi tidak bisa kita paksakan petani untuk menyerap pupuknya,” ujar Rozihan.

Kemarau menyebabkan tidak adanya musim tanam pada rentang waktu tersebut. Sehingga, berdampak kepada daya serap pupuk bersubsidi oleh para petani.

“Angka ini tentunya berpengaruh kepada kuota yang diberikan di tahun 2024,” ucapnya.

Terdapat penurunan sebesar 52 persen untuk pupuk urea pada 2023 lalu. Sedangkan untuk pupuk NPK hanya terpenuhi sebanyak 29 persen dari total keseluruhan yang diusulkan.

“Tahun 2023 ada bantuan berupa pupuk bersubsidi, mereka menggunakan itu dan kita upayakan nanti di Juni untuk penambahan kuota ke Kementerian Pertanian, karena biasanya ada relokasi dari daerah-daerah yang tidak terserap akan diberikan kepada daerah yang membutuhkan,” katanya.

Diketahui dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU lebih fokus membahas antisipasi yang akan dilakukan untuk musim tanam di 2024. Serta membahas mengenai realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2023 lalu. Khususnya di bulan September-Desember.

“Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau panjang. Termasuk juga di PPU,” pungkasnya. (bro1)

Nilai SPBE 2023 Meningkat, Kadiskominfo Optimistis Tahun Ini Lebih Baik

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperoleh hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 dengan nilai indeks 2,85 atau Baik. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,82 atau Cukup.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin menyampaikan bahwa penilaian secara resmi diumumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

“Penilaian dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan SPBE,” jelas Khairuddin, Senin (15/1).

Penilaian dilakukan berdasarkan delapan aspek, diantaranya kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, rdan layanan publik berbasis elektronik.

Meningkatnya nilai hasil evaluasi dibanding tahun sebelumnya karena keterlibatan semua perangkat daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam mewujudkan SPBE. Termasuk dukungan dari Penjabat (Pj) Bupati PPU untuk melakukan percepatan baik dari segi kebijakan maupun penerapan.

“Artinya seluruh OPD terlibat. Terutama, ya, ini dorongan Pj Bupati untuk melakukan berbagai percepatan pemerintahan berbasis elektronik di segala (aspek) pelayanan publik,” ungkapnya.

Khairudin optimistis mampu meraih nilai lebih baik pada tahun ini. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah dapat dilakukan oleh pejabat di pemerintahan hingga tingkat UPTD.

Selain itu, E-Office juga bakal diluncurkan pada awal Februari 2024 sehingga proses administrasi di pemerintahan dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini akan memudahkan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien.

Khairudin melanjutkan, proses integrasi aplikasi di lingkungan Pemkab PPU juga dilakukan pada tahun ini. Pengadaan peladen atau server yang dilakukan pada akhir 2023 lalu, menjadi awal dari proses kesiapan integrasi berbagai aplikasi yang ada di Pemkab PPU.

“Sehingga pelayanan publik dapat efisien dan optimal,” pungkasnya. (*/bro2)

Pemkab PPU Terima Motor Sampah dari KLHK, Makmur Marbun Motivasi Petugas Kebersihan

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan-Bahan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan bantuan tiga unit motor roda tiga sebagai sarana pengangkut sampah.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyerahkan bantuan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) usai apel pagi, Senin (15/1/2024).

Makmur menyampaikan bahwa KLHK pernah menyalurkan bantuan berupa ekskavator, bulldozer, dan alat press sampah kepada Pemkab PPU.

“Saya sampaikan ke Ibu Menteri, sebenarnya kami juga membutuhkan sarana pengangkut sampah yang tiga roda untuk pemukiman yang tidak bisa dilalui truk sampah,” kata Makmur Marbun.

Dirinya mengaku terkejut karena tiba-tiba menerima tiga unit motor. “Artinya ini sudah di luar penganggaran,” ucapnya.

Makmur pun merasa bantuan dari KLHK merupakan bentuk perhatian atas keseriusan Pemkab dalam menangani sampah di PPU.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Abu Bakar, yang telah memberikan dukungan luar biasa kepada Kabupaten PPU,” ujarnya.

*Bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar alat berat, tetapi juga mencerminkan perhatian serius terhadap upaya kami dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tambah Makmur.

Dia juga memberikan pesan semangat kepada para petugas kebersihan. Pasalnya, pekerjaan mereka tidak selalu mendapat penghargaan dunia.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu semua. Meskipun pekerjaan bapak ibu mungkin tidak selalu mendapatkan penghargaan di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan mencatat setiap amal baik yang bapak ibu lakukan,” pesannya. (*/bro2)