BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Penerapan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak langsung pada tata kelola keuangan daerah. Termasuk untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, H Tohar menyampaikan hal tersebut pada Kamis (13/2/2025). Ia usai menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dalam Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.
Tohar mengungkapkan kebijakan efisiensi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk meninjau ulang rencana belanja program dan kegiatan. Hal ini juga bisa berimbas pada perubahan target yang telah ada penetapan sebelumnya.
“Kita pasti akan merevisi rencana belanja program dan kegiatan. Bisa saja ada perubahan target akhir. Namun, sampai saat ini kita masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dengan DPRD,” ujarnya.
TIDAK ADA PENGURANGAN HONORER
Tohar juga menepis isu yang berkembang terkait kemungkinan adanya pemangkasan tenaga honorer, seperti yang terjadi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU pada akhir Januari 2025.
“Jangan mengembangkan isu itu terus menerus. Kami tidak membahas sampai ke sana. Justru kami mencari cara agar semuanya tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi yang telah menjadi instruksi pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Salah satu dampaknya adalah perubahan Keementerian Keuangan terkait penetapan TKD serta instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi tata kelola pemerintahan daerah.
BELANJA FISIK TERTUNDA
Lebih lanjut, Tohar menjelaskan saat ini pemerintah daerah baru membahas efisiensi pada belanja operasi. Sementara untuk belanja modal, terutama proyek fisik, masih dalam status quo sesuai dengan instruksi pusat.
“Kami menegaskan bahwa penundaan ini bukan keputusan kami, melainkan perintah secara terstruktur untuk menahan dulu pelelangan dan kontrak belanja daerah,” jelasnya.
Tohar juga menekankan bahwa pembahasan lanjutan dengan DPRD akan menjadi langkah berikutnya untuk mencari solusi terbaik dalam menyesuaikan kebijakan efisiensi ini, terutama pada masa transisi kepemimpinan daerah.
“Perubahan itu pasti terjadi, tapi tidak akan sedahsyat tahun-tahun sebelumnya. Kita akan berusaha agar persoalan ini bisa segera berjalan kembali dengan baik,” imbuhnya. (bro3)
