Tag: Ibu Kota Nusantara (IKN)

Raja Tinjau Lokasi Pembangunan IKN
Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni (bertopi) mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar lokasi Ibu Kota Nusantara. (Istimewa)

Raja Tinjau Lokasi Pembangunan IKN

NASIONAL·

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, mengadakan kunjungan kerja perdana ke Kantor Otorita IKN di Balikpapan pada Kamis (13/6/2024) lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau fasilitas dan ruang kerja, serta bertemu dengan staf yang bertugas di kantor tersebut.

Selama kunjungannya, Raja Juli Antoni berinteraksi dengan staf dan memberikan arahan terkait peningkatan kinerja dan efisiensi operasional.

“Saya sangat menghargai dedikasi dan kerja keras tim di Kantor Otorita IKN Balikpapan untuk menunjang semangat visi besar Pak Basuki Hadimuljono dan saya,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Raja Juli Antoni juga melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pembangunan strategis di Nusantara, termasuk Masjid Negara, Tol Segmen 6A dan 6B, serta Pemukiman Pengendali Banjir Sungai Sepaku.

Dalam kunjungannya, dia menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian pembebasan lahan untuk memastikan semua lokasi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, Raja Juli Antoni melakukan koordinasi dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tiap lokasi pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan dan pembebasan lahan di Nusantara.

“Kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN sangat krusial. Kita harus memastikan bahwa semua lokasi infrastruktur strategis berjalan lancar dan tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Nusantara dan di saat yang sama masyarakat menerima kompensasi yang memuaskan,” kata Raja Juli Antoni.

Kunjungan Raja Juli Antoni ke Nusantara juga sebagai bentuk percepatan persiapan fasilitas untuk menyelenggarakan Upacara 17 Agustus Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara. Upacara tahun ini rencananya akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Nusantara, sebagai simbol transisi di mana kita siap menyambut Nusantara sebagai ibu kota baru, tanpa melupakan jasa Jakarta sebagai ibu kota negara yang lama.

“Ini sebagai bentuk transisi bahwa kita siap menyambut ibu kota negara yang baru yaitu Nusantara, tetapi tidak melupakan peran dan jasa Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia sebelumnya,” ucap Raja Juli Antoni.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Otorita IKN untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan di Nusantara, serta memastikan bahwa semua lokasi yang sedang berjalan dapat selesai dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*/bro2)

PLN Rampungkan Tiga Infrastruktur Kelistrikan IKN
Seorang teknisi berada di tower jaringan SUTT. PLN UIP KLT telah merampungkan tiga inftastruktur di IKN. (Istimewa)

PLN Rampungkan Tiga Infrastruktur Kelistrikan IKN

EKONOMI·

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) berhasil menyelesaikan pembangunan tiga infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus untuk menyokong ekosistem kelistrikan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkonsep Smart, Green and Beautiful.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, progres pembangunan IKN sendiri hingga 29 Mei 2024 meningkat cukup signifikan. Secara infrastruktur, pembangunan Istana Kepresidenan telah mencapai 14 persen, Kantor Kementerian Koordinator 6 persen, jalan tol 40 persen, jaringan air minum 30 persen, dan penyediaan listrik 86,8 persen.

Sesuai dengan target dan komitmen, PLN UIP KLT berhasil menyumbang peningkatan progres dengan diselesaikannya pembangunan dan sukses melakukan pembebanan pertama infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Kariangau – Landing Point GIS 4 IKN, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150kV Landing Point GIS 4 IKN – GIS 4 IKN dan GIS 4 IKN pada Kamis (30/5/2024) kemarin.

General Manager PLN UIP KLT Raja Muda Siregar mengatakan, keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada stream 1 merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan IKN.

“UIP KLT mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan pekerjaan pada stream 1 dimana terdapat empat infrastruktur ketenagalistrikan yang harus diselesaikan,” kata Raja Muda, Jumat (31/5/2024).

Terlebih untuk kesiapan perhelatan upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di IKN. Dimana secara paralel penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang lainnya juga tengah digarap oleh PLN Nusantara Power untuk PLTS dan UID Kaltimra untuk jaringan distribusinya.

“Yang pertama, Extension 2 Line Bay GI 150 kV Kariangau arah IKN, yang alhamdulillah berhasil diselesaikan pada 8 Mei lalu, dan kemarin kami berhasil melakukan pembebanan pertama untuk SUTT, SKTT dan GIS dengan aman tanpa mengganggu sistem kelistrikan eksisting,” bebernya.

Secara keseluruhan, lanjut Raja, stream 1 berhasil diselesaikan PLN UIP KLT dalam waktu kurang dari satu tahun. “Proyek-proyek ini mendukung langsung kelistrikan di IKN,” ungkap dia.

Raja menambahkan, empat infrastruktur pada stream 1 menjadi kuncian utama dalam proses pembangunan. Sehingga hal tersebut akan menjadi sejarah bagi PLN, terutama unit yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Selama 345 hari, dibangun SUTT 150kV Kariangau – Landing Point sepanjang 49,428 kms dengan jumlah menara sebanyak 75 tower, SKTT 150kV Landing Point – GIS 4 IKN sebagai SKTT pertama di Kaltim dengan panjang saluran 3,41 kms, serta GIS pertama di Kaltim dengan kapasitas 120 MVA.

“Seluruhnya mengutamakan penggunaaan komponen dalam negeri dengan nilai TKDN secara keseluruhan proyek-proyek tersebut mencapai 67,29 persen,” tambah Raja.

Dengan berhasilnya pemberian beban pertama, maka seluruh infrastruktur kelistrikan pada stream 1 di IKN telah terhubung dengan Sistem Kaltim yang saat ini memiliki beban puncak 1.685 MW. PLN juga telah mengoperasikan salah satu pembangkit energi baru terbarukan yaitu PLTS dengan kapasitas 10 MW di IKN.

“Saat ini keandalan sistem kelistrikan di Kaltim terus dijaga, mengingat dampak adanya IKN adalah pertumbuhan penduduk, sehingga kebutuhan konsumsi listrik juga akan meningkat,” tambah Raja. (bro2)

PSN PTPN Grup Katalisator Perekonomian Daerah
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memukul gong saat membuka sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Kalimantan. (Istimewa)

PSN PTPN Grup Katalisator Perekonomian Daerah

EKONOMI·

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggencarkan sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Kalimantan pada Selasa (28/5/2024). Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Palembang, Sumatera Selatan pada 28 Maret 2024 lalu.

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan bahwa PTPN Grup akan menerima relaksasi pajak sebagaimana PSN lainnya di Tanah Air sesuai pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian, dalam hal ini memberikan relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Horas Maurits Panjaitan di Ruang Pinus Hotel Grand Jatra Balikpapan.

Tentunya pemberian relaksasi ini juga harus ditetapkan melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepala Daerah. “Untuk bisa memberikan apakah dalam bentuk keringanan atau penghapusan dalam memberikan insentif fiskal,” ujarnya.

Selanjutnya kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan retribusi. Kemudian pengawasan terhadap Perda Pajak dan Retribusi yang dapat mendorong iklim investasi.

Artinya dalam prioritas nasional, lanjut Horas, memang perlu didorong. Bahkan bisa secara regulasi seperti termaktub pada pasal 118 ayat 2 turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

“Maka juga diperintahkan bahwa pemerintah sesuai PSN dapat melakukan penyesuaian tarif pajak retribusi yang telah ditetapkan. Walaupun sudah ada perda-nya tapi khusus untuk PSN bisa tentunya dikecualikan,” ungkapnya.

Sehinggga bupati ataupun wali kota sesuai dengan kewenangannya, tidak memungut bea perolehan hak atas tanah atas PSN. “Dalam artian pengenaan tarif menjadi nol persen,” ucapnya.

Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan, Muhammad Arifin Firdaus menambahkan bahwa Kalimantan termasuk Kaltim bergerak dalam perkebunan di bidang persawitan.

“Oleh karena itu, sosialisasi juga mendorong peremajaan sawit rakyat, dengan luas sekisar 60 ribu hektare. Sosialisasi ini tentunya sangat bermanfaat kepada industri perkebunan yang ada di Kaltim,” imbuh Arifin.

Sedangkan mengenai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut Arifin bisa menjadi peluang bagi perkebunan dalam PSN di Kaltim. Sekaligus mencapai target atau tujuan hilirisasi.

“Hilirisasi sawit dan gula dibutuhkan karena untuk energi terbaru. Kalau dari sawit itu biodiesel dan gula untuk bioetanol dalam mendukung green corporation atau Indonesia hijau,” tuturnya.

Sementara Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyebut adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan arahan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan ruang relaksasi pajak dan retribusi bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan PSN.

“Tentunya kami berharap terutama pemerintah kabupaten/kota yang selama ini menerima BPHTB, untuk bisa memahami pentingnya memahami kebijakan ini sebagai stimulan agar terjadi percepatan pertumbuhan sektor perkebunan yang berdampak pada ekonomi nasional,” kata Akmal Malik.

Menurut Akmal Malik, adanya relaksasi pajak dan retribusi tersebut akan membuat pendapatan daerah menjadi berkurang dalam jangka pendek. Tetapi dampak positifnya akan sangat signifikan bagi daerah-daerah di Kaltim dan bahkan Kalimantan.

“Kaltim dengan PAD hampir Rp11 triliun, kontribusi perkebunan kita Rp27 miliar saja,” tambahnya.

Pemprov Kaltim mendorong pemerintah kabupaten kota agar memberikan ruang relaksasi kepada PTPN agar bisa optimal dalam meningkatkan kinerjanya ke depan.

“Pemkab dan pemkot perlu memandang bahwa relaksasi bukanlah sebuah kemunduran, tetapi menjadi katalisator pembangunan perekonomian daerah,” pungkasnya.

Di sisi lain, ⁠Region Head PTPN IV Regional V Khayamuddin Panjaitan berharap dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat menunjang suksesnya hilirisasi kedepannya. (*/bro2)