BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Edy Suharto resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan keuangan daerah dalam pengukuhan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6/2025).
Edy menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam kerja jajaran BPKP.
“Kami di BPKP bekerja bersama, di mana pun kami ditugaskan selalu ada arahan dari pimpinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa BPKP memiliki agenda prioritas pengawasan yang sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah.
“Kami fokus pada agenda prioritas pengawasan. Kami mengawal program terbaik cepat Presiden dan hasil terbaik cepat Gubernur,” jelas Edy.
Dengan pendekatan ini, BPKP tidak hanya melakukan pengawasan rutin, tetapi juga mengawal inisiatif strategis pemerintah.
Edy juga menyoroti pentingnya pengendalian internal pemerintah daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia mendorong pejabat daerah agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami yakin bisa mempertahankan WTP dan menjalankan program serta kegiatan secara efisien dan efektif, termasuk menjaga keamanan aset daerah,” tegasnya.
GUBERNUR: BPKP MITRA STRATEGIS DAERAH
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan akselerasi dalam pengawasan keuangan pembangunan.
“Kita pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik kewenangan maupun penggunaan anggaran,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat guna, transparan, dan akuntabel. Gubernur juga menegaskan bahwa BPKP bukan hanya auditor, tetapi mitra strategis pemerintah daerah.
“Mari bersama-sama bersinergi agar pembangunan ini bisa berakselerasi dan masyarakat Kaltim bisa merasakan manfaatnya,” ajak Rudy Mas’ud.
BPKP SELAMATKAN TRILIUNAN RUPIAH
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, mengingatkan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang dapat merusak sendi sosial dan menghambat pembangunan.
Aryanto memaparkan kontribusi signifikan BPKP Kaltim dalam penyelamatan keuangan daerah. Sepanjang tahun 2024, BPKP berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp72,56 miliar, mengoptimalkan pendapatan hasil daerah sebesar Rp34,8 miliar, dan mengefisienkan pengeluaran sebesar Rp1,42 triliun.
Kinerja positif itu berlanjut pada tahun 2025, dengan kontribusi optimalisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,33 miliar dan efisiensi pengeluaran sebesar Rp11,9 miliar. (*/bro2)