BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) PPU, Tur Wahyu, menyebut tahapan penyusunan RPJMD telah memasuki pembahasan dalam rapat paripurna DPRD PPU. Selanjutnya, anggota legislatif akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk melanjutkan pembahasan.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD melibatkan 14 tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD ke DPRD.
“RPJMD ini tentu kami susun melalui pembahasan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hari ini rancangan sudah kami sampaikan, dan selanjutnya pansus DPRD bersama OPD terkait akan membahasnya secara teknis,” jelas Tur Wahyu usai Rapat Paripurna DPRD PPU, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD PPU telah menyampaikan pandangan umum terhadap isi dokumen RPJMD. Tur Wahyu menyebut pandangan fraksi-fraksi umumnya menyoroti program prioritas kepala daerah yang telah termuat dalam dokumen tersebut.
“Program-program prioritas mencakup visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.
Ia menyatakan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Namun, ia menekankan pentingnya menyusun rencana secara matang dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dan kemampuan keuangan daerah. Penetapan skala prioritas menjadi dasar utama dalam pemilihan program.
“Misalnya untuk infrastruktur, kalau sebelumnya kami rencanakan Rp300 juta, tetapi kemampuan anggaran hanya Rp200 juta, maka harus menyesuaikan. Kami akan memprioritaskan proyek-proyek yang paling mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat, seperti akses jalan dan jembatan,” jelasnya.
KARAKTERISTIK WILAYAH JADI PERTIMBANGAN
Tur Wahyu juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan lima tahun ke depan akan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan dan karakteristik tiap wilayah Kabupaten PPU.
Ia turut merespons minimnya pembangunan infrastruktur Kecamatan Sepaku. Menurutnya, pembangunan pada wilayah tersebut berada dalam koordinasi langsung dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Untuk Sepaku, kami harus menjalin komunikasi intensif antara Pemkab PPU dan OIKN agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan. Saat ini, OIKN juga sedang membangun jalan, akses tol, penanganan banjir, dan infrastruktur lainnya. Semua harus melakukan komunikasi dan penyesuaian agar berjalan efektif,” imbuhnya. (bro3)