BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini memiliki rumah bukan hanya impian. Sebelumnya upaya itu merupakan perjuangan yang panjang. Bahkan sering terhenti karena biaya tambahan di luar harga rumah.
Biaya notaris, balik nama, dan administrasi lain kerap membuat mereka menyerah. Kini, melalui kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, mimpi itu kembali terasa nyata.
Dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pihak perbankan, Rabu (20/8/2025), Rudy menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan mendasar. Setara dengan pangan dan sandang.
“Rumah ini wajib. Yang wajib itu bukan hanya pangan dan sandang, tapi juga tempat tinggal yang layak. Program ini hadir meringankan beban rakyat. Sekali lagi, bukan rumahnya gratis, tapi Pemprov menanggung biaya administrasinya,” tegas Rudy.
Melalui program Gratispol, Pemprov Kaltim menanggung biaya administrasi perumahan hingga Rp10 juta. Dengan harga rumah sekitar Rp180–190 juta, beban tambahan yang kerap menjadi batu sandungan. kini dapat teratasi.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, masih ada 60 ribu rumah tidak layak huni. Selain itu, backlog perumahan mencapai 250 ribu unit. Artinya, ratusan ribu keluarga masih belum memiliki tempat tinggal yang memadai.
“Dari data saya, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang harus kita bantu. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal martabat dan masa depan,” ujar Rudy.
Program ini juga mendukung target nasional Presiden untuk membangun tiga juta rumah, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau pada negara maju, penghasilan minimum rakyatnya 12 ribu dolar per tahun. Kaltim ini, rata-rata Rp4 juta. Perumahan layak adalah fondasi kesejahteraan. Kita ingin generasi emas tumbuh dari lingkungan yang sehat dan manusiawi,” tutur Rudy.
Pemprov Kaltim juga mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk berkontribusi melalui program CSR.
“Kalau semua bergandeng tangan, kita bisa selesaikan masalah perumahan ini lebih cepat,” pungkasnya. (*/bro2)
