BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pembangunan 371 dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini untuk menjangkau seluruh wilayah Kaltim.
Komitmen ini menjadi perhatian serius dalam rapat monitoring dan evaluasi Pemprov Kaltim bersama Kementerian Dalam Negeri serta pemangku kepentingan terkait, Kamis (21/8/2025) kemarin.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa Kaltim sudah memiliki SK Satgas MBG tingkat provinsi dan telah melaporkannya ke Kemendagri.
“Namun baru 41 SPPG yang sudah memiliki SK aktif,” kata Jaya.
Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan supaya masyarakat segera merasakan manfaat program MBG, khususnya anak-anak sekolah.
“Ini menjadi catatan bersama. Harus melakukan percepatan agar masyarakat segera merasakan manfaat program MBG,” ujarnya.
Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/119/SJ menegaskan kewajiban pemda menyediakan minimal tiga usulan lahan untuk pembangunan dapur SPPG. Lahan harus berstatus milik pemerintah daerah, bebas sengketa, memiliki akses jalan umum, dekat dengan sekolah atau pemukiman, serta lengkap dengan jaringan listrik, air bersih, dan sanitasi.
“SPPG akan menjadi dapur besar penyedia makanan bergizi gratis dengan distribusi setiap hari. Karena itu, lahan pembangunan tidak boleh sembarangan,” jelas Jaya.
Ia menegaskan, pembangunan SPPG adalah program strategis nasional yang pengerjaannya tidak bisa satu pihak saja. Sehingga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat.
“Kita harus mengejar target tahun ini. Kalau daerah bergerak cepat, pusat juga bisa segera menindaklanjuti pembangunan. Dengan begitu, masyarakat, terutama anak-anak, bisa lebih cepat merasakan manfaat makanan bergizi gratis dan layanan kesehatan yang lebih baik,” tegasnya.
MENANTI KESIAPAN LAHAN
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Yosephus Nugroho, mengatakan evaluasi sementara menunjukkan masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum siap mengajukan lahan. Untuk memastikan kesiapan, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri akan turun langsung ke lapangan.
“Kita akan lihat dokumen usulan, status lahan, hingga aksesibilitasnya. Dari tiga lokasi, hanya yang paling layak yang mendapat prioritas,” jelasnya.
Bagi anak-anak sekolah, keberadaan SPPG sangat berarti. Mereka bisa belajar dengan perut kenyang dan gizi cukup untuk tumbuh sehat serta cerdas. Bagi orang tua, program ini meringankan beban ekonomi sekaligus menjamin anak-anak mendapat asupan yang baik.
Langkah evaluasi Pemprov Kaltim hari ini adalah fondasi awal menuju perubahan. Jika semua daerah bergerak cepat dan memenuhi kriteria, dapur-dapur SPPG bisa segera berdiri. Harapannya, tidak ada lagi anak belajar dalam keadaan lapar atau hanya membawa bekal seadanya. (*/bro2)
