BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemprov Kaltim menyiapkan model khusus untuk percepatan penanganan stunting. Kabupaten/kota nantinya bisa menerapkan model khusus tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan hal tersebut. Ia juga melihat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai satu-satunya daerah yang konsisten menekan kasus stunting.
“Kita perlu belajar dari Kukar sebagai contoh yang berhasil dan konsisten menurunkan angka stunting,” kata Sri Wahyuni saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting, Rabu (24/9/2025) kemarin.
Menurutnya, strategi Pemkab Kukar bisa menjadi acuan untuk menyiapkan model inovasi percepatan penurunan stunting. Terlebih dengan siapnya anggaran yang cukup besar.
“Jangan sampai terlihat seakan-akan kita tidak bekerja,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Sejak Maret 2025, sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belanja stunting sudah memiliki kode rekening khusus dalam APBD. Bahkan mendapatkan penanda (tagging) yang terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja untuk intervensi langsung atau kegiatan penunjang? Ini harus jelas,” ujarnya.
Sejatinya, Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota lainnya telah melakukan intervensi terhadap kasus stunting. Namun hasilnya belum terlihat signifikan.
“Karena itu, perlu ada model penanganan yang terukur agar setiap kabupaten/kota bisa menyesuaikan,” tambahnya.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa setiap enam bulan, Gubernur Kaltim wajib melaporkan perkembangan penanganan stunting ke pemerintah pusat. Untuk itu, Pemprov Kaltim menyusun model percepatan penanganan stunting secara konkret.
“Agar kabupaten/kota bisa mengadopsi dan memberikan hasil yang nyata,” imbuhnya.
DATA AKURAT PENANGANAN STUNTING
Sementara itu, perwakilan BKKBN, Nur Rizki, menegaskan pentingnya basis data akurat untuk mendukung program stunting. Menurutnya, ada dua sumber data utama yang bisa menjadi pijakan, yakni Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Kedua data ini saling melengkapi. Dengan basis data yang kuat, kita bisa menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelas Nur Rizki.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa angka stunting saat ini 22,02 persen, hanya sedikit menurun dari 22,09 persen sebelumnya.
“Target minimal kita 18,8 persen sesuai target nasional. Kami juga terus memperbaiki progres input data aksi konvergensi pada website Aksi Bangda,” katanya.
Jaya juga menekankan perlunya memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saat ini MBG lebih banyak menyasar anak sekolah. Padahal balita, ibu hamil, dan ibu menyusui justru lebih membutuhkan prioritas. Mencegah jauh lebih mudah daripada mengintervensi,” tegasnya. (*/bro2)
