BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) yang kembali tergenang air saat hujan berintensitas tinggi pada Rabu (12/11/2025) pekan lalu. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini bukan kejadian baru dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
“Ini fenomena alam, kondisi alam yang tidak bisa kita abaikan. Musim hujan sudah masuk dan kejadian seperti ini akan terus berulang,” ujar Jamaluddin, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa sejak awal pembangunan rumah sakit, sejumlah tokoh masyarakat PPU sudah menyampaikan kekhawatiran. Pasalnya, kondisi lahan yang terlalu rendah.
Lokasi RSUD RAPB berada pada kawasan rawa dan bekas lahan sawah yang kemudian menjadi kebun, sehingga memiliki karakter tanah yang mudah berubah.
“Dari awal rumah sakit itu memang sudah ada komentar dari masyarakat bahwa bangunan kita ini terlalu rendah karena berada pada kawasan rawa. Dulu itu tanah sawah yang jadi kebun, dan tanah seperti itu bisa berubah kalau tidak tergarap,” jelasnya.
LIBATKAN BAPELITBANG CARI SOLUSI KONKRET
Genangan yang kembali muncul setelah dua malam hujan deras, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah, khususnya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU. Ia meminta adanya kajian ulang dan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini harus ada kajian ulang. Harus cari solusi. Baru dua malam hujan saja sudah menggenangi beberapa ruangan. Artinya harus ada pembenahan,” tegasnya.
Beberapa opsi teknis dapat dipertimbangkan, mulai dari memperluas atau memperdalam parit, melancarkan aliran air, hingga mempertimbangkan renovasi bangunan rumah sakit.
“Entah memperluas paritnya, memperdalam, atau memperbaiki supaya air cepat surut. Atau mungkin bangunannya yang perlu renovasi, dan yang pasti ini tugas pemerintah daerah agar kejadian tidak terulang lagi,” katanya.
Jamaluddin menegaskan bahwa Komisi II DPRD PPU siap memberikan dukungan, termasuk dukungan anggaran apabila memungkinkan, karena menyangkut pelayanan publik yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat.
“Kalau bicara soal dukungan anggaran kembali lagi pada kemampuan daerah. Tapi kalau ada, kenapa tidak. Komisi II tentu sangat mendukung, karena ini pelayanan utama dan kita semua memerlukannya,” pungkasnya. (bro3)
