DISKOMINFO PPU
Beranda / ADVERTORIAL / DISKOMINFO PPU / Waris Muin Paparkan Minimnya Dampak Pembangunan IKN Bagi PPU

Waris Muin Paparkan Minimnya Dampak Pembangunan IKN Bagi PPU

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyoroti ketimpangan pembangunan dan tekanan fiskal daerah dalam Rakor bersama Banggar DPR RI di IKN. (Berandapost.com/Istimewa)

BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan perlunya pemerataan pembangunan saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (19/11/2025).

Rakor berlangsung dalam Gedung Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mempertemukan kementerian terkait, Otorita IKN, serta pemerintah daerah penyangga IKN.

Dalam forum itu, Waris menjelaskan bahwa pembangunan PPU tidak sejalan dengan persepsi publik yang menilai daerah tersebut ikut maju karena kehadiran IKN. Ia menegaskan bahwa pembangunan hanya terlihat jelas pada Kecamatan Sepaku.

“Sepaku menjadi pusat kegiatan pembangunan IKN. Tetapi tiga kecamatan lain bertahun-tahun tidak tersentuh pembangunan. Pemerintah pusat perlu melihat kondisi ini secara objektif,” ujar Waris Muin.

Waris juga menyampaikan bahwa PPU menghadapi tekanan fiskal yang berat akibat pemotongan anggaran pemerintah pusat.

Aksi Nyata Jadi Fokus PPU Tekan Stunting dan Kemiskinan

Ia menyebut anggaran sekitar Rp2,6 triliun terpangkas hingga separuhnya dan menyisakan Rp1,3 triliun untuk menjalankan pemerintahan serta pembangunan daerah.

“Belanja pegawai saja hampir Rp900 miliar. Ruang fiskal kami sangat terbatas. Kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar juga terus meningkat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar wilayah PPU belum merasakan manfaat pembangunan IKN. Menurutnya, anggapan publik bahwa PPU otomatis berkembang tidak sesuai realitas.

“Banyak yang menyangka PPU memperoleh dampak langsung dari pembangunan IKN. Padahal masyarakat tiga kecamatan kami tidak merasakan perubahan,” katanya.

Waris mengungkapkan bahwa pejabat pusat jarang melewati wilayah inti PPU saat berkunjung. Kondisi ini membuat banyak pihak tidak melihat keadaan daerah secara langsung.

Bupati PPU Soroti Transformasi Manajemen ASN

Ia juga menegaskan bahwa posisi fiskal PPU berada pada peringkat terendah ketimbang sepuluh kabupaten dan kota lain sekitar IKN. Kondisi ini membuat percepatan pembangunan semakin terhambat.

“Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI memahami situasi daerah penyangga. PPU perlu dukungan nyata agar tidak tertinggal geliat pembangunan IKN,” tegasnya. (adv/bro3)