BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) melalui optimalisasi sistem parkir elektronik tepi jalan umum.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan modern.
“Kegiatan hari ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkot Balikpapan dalam mendukung EPTD. Elektronifikasi pembayaran merupakan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Agus menjelaskan, penerapan parkir elektronik agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, meminimalkan potensi kebocoran retribusi, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Selain itu, sistem pembayaran non tunai juga mendorong budaya transaksi yang lebih aman dan tercatat. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat.
“Pemerintah daerah tidak boleh berjalan stagnan. Kita harus berani bertransformasi, beradaptasi, dan berinovasi, termasuk dalam pengelolaan retribusi daerah, sekaligus mendukung Balikpapan sebagai smart city,” tegasnya.
Agus menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan dan sinergi yang terus terjalin dalam percepatan implementasi EPTD Kota Balikpapan.
Menurutnya, sejumlah alat parkir elektronik yang telah meluncur sebelumnya terbukti berjalan dengan baik. Bahkan, pada beberapa lokasi, seperti kawasan Gunung Sari dan depan Rumah Sakit Restu Ibu, pengadaan parkir elektronik sudah pernah berjalan.
“Kami berharap mesin parkir yang sudah ada dapat aktif kembali secara optimal, sehingga sinergi antara Bank Indonesia dan Pemkot Balikpapan semakin kuat,” katanya.
Ia menambahkan, optimalisasi parkir elektronik menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi parkir.
“Dengan sistem elektronik, pengelolaan parkir akan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” pungkas Agus. (bro2)
