BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU), memastikan pembangunan Sekolah Rakyat, masuk dalam gelombang kedua program nasional.
Untuk mempercepat realisasi tersebut, Pemkab PPU bersama Kementerian Sosial menyiapkan Sekolah Rakyat Perintis sebagai tahap awal sebelum pembangunan fisik permanen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial PPU, Muhtar, menjelaskan bahwa sekolah rintisan ini menjadi langkah strategis agar PPU tetap berada dalam gelombang kedua pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
“PPU masuk gelombang kedua. Untuk mempercepat pembangunan SR Penajam supaya tetap dalam list gelombang kedua, maka perlu ada sekolah rintisan,” ujar Muhtar, Rabu (7/1/2026).
Sekolah Perintis tersebut rencananya menggunakan bangunan atau aset daerah, yakni Penajam Suite Hotel, dengan kapasitas menampung sekitar 120 hingga 170 siswa, sekaligus menjadi asrama.
Sedangkan pembangunan SR permanen sendiri akan berjalan dari nol dalam lokasi yang telah siap, yakni wilayah Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
“Tahap gelombang kedua ini pembangunan fisiknya dari nol, lokasinya Lawe-Lawe,” jelasnya.
TUNGGU PERSETUJUAN PUSAT DAN SURVEI
Muhtar menyebutkan bahwa penerimaan siswa baru akan berjalan setelah adanya keputusan dan survei dari Kementerian PUPR melalui PU Prasarana Strategis. Jika rintisan mendapat persetujuan, kementerian akan menyiapkan seluruh kebutuhan teknis, termasuk penyekatan ruang kelas dan penyesuaian bangunan.
“Kalau sudah ACC, PU Prasarana Strategis yang akan menyiapkan semua sekat-sekatnya. Setelah itu baru kami bantu tim untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah,” katanya.
Ia menargetkan, mulai Juni tahun ini sekolah perintis akan berjalan dengan catatan seluruh persetujuan dari kementerian rampung.
Sekolah Rakyat Perintis mencakup tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan masing-masing jenjang mulai dari kelas 1. Jumlah siswa berkisar antara 100 hingga 150 orang, menyesuaikan hasil verifikasi akhir.
Ia menyebut calon siswa terbuka untuk seluruh kecamatan, berdasarkan data anak tidak sekolah dan anak dari keluarga kurang mampu yang dihimpun melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kolaborasi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.
“Kita prioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kalau yang mampu, itu ada program sekolah Garuda,” jelas Muhtar.
Untuk tenaga pendidik, Muhtar menegaskan bahwa rekrutmen akan mendapat arahan dari Kementerian Sosial, dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, peran Pemkab PPU lebih fokus pada penyediaan gedung untuk sekolah perintis.
“Gedungnya dari Pemkab, tapi rehab bangunan, penataan ruang, sampai fasilitas semua dari kementerian,” ujarnya. (bro3)
