BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat kolaborasi penataan kawasan Nusantara. Kedua pihak membahas aktivitas ilegal, pengelolaan hutan, hingga pengendalian kependudukan.
Forum yang berlangsung dalam Kantor Sekretaris Daerah Kaltim tersebut menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh. Pengelolaan kawasan tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek hukum dan sosial.
Staf Khusus Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Otorita IKN, Edgar Diponegoro, menjelaskan Satgas kini memegang peran lintas sektor. Satgas menangani persoalan kehutanan, pertambangan, hingga aktivitas sosial-ekonomi.
“Sebelumnya kami telah melakukan pendekatan pencegahan, namun ke depan perlu ada penindakan agar lebih efektif,” ujarnya.
Konsep forest city yang menetapkan 65 persen wilayah sebagai kawasan hutan turut menjadi sorotan. Namun, aktivitas sosial-ekonomi yang telah tumbuh lebih dulu memunculkan tantangan tersendiri.
Edgar menegaskan penanganan harus bertahap dan berbasis sosial.
“Kita tidak bisa menggunakan pendekatan radikal. Penanganannya harus bertahap dan berbasis sosial, dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengingatkan kebijakan harus realistis dan berpijak pada kondisi aktual warga.
“Penataan kawasan tidak bisa hanya melihatnya dari perencanaan saja, tetapi harus mempertimbangkan kondisi eksisting masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan juga membahas penguatan kemitraan konservasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian kependudukan. Agenda lanjutan akan mempertemukan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim guna menyusun payung kerja sama yang lebih konkret.
Melalui sinergi ini, Otorita IKN dan Pemprov Kaltim ingin menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi pijakan menuju Nusantara sebagai kota masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. (bro2)
