BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Sorotan publik masih tertuju pada rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar. Angka itu memantik perdebatan, bukan hanya soal spesifikasi kendaraan, tetapi juga tentang etika kepemimpinan.
Melansir Detikcom, anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan kritiknya secara terbuka. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik melekat pada tanggung jawab melayani, bukan menikmati fasilitas lebih dulu.
“Menjadi pemimpin itu melayani,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Menurut Mardani, angka Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan menimbulkan persoalan etika, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai kebutuhan dasar. Ia menilai pemimpin semestinya menunjukkan empati dan sensitivitas terhadap kondisi rakyat.
“Secara logika dan etika angka Rp 8,5 M untuk satu mobil itu salah,” tegasnya.
WAMENDAGRI INGATKAN SOAL EFISIENSI
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto juga mengingatkan Gubernur Kaltim agar belanja kendaraan dinas tidak berlebihan.
“Apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” ucapnya.
Bima juga Arya mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud. Dalam penjelasannya, Rudy menyebut selama ini ia memakai mobil pribadi untuk kegiatan dinas dalam wilayah Kaltim.
PEMPROV KALTIM BERI PENJELASAN
Pada sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Sekretaris Daerah, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan berbeda. Ia menekankan bahwa rencana pengadaan telah melalui pertimbangan kebutuhan operasional kepala daerah.
Menurutnya, karakter geografis Kalimantan Timur yang luas dan memiliki medan berat menuntut kendaraan dengan kemampuan khusus. Gubernur, kata dia, ingin memastikan pengawasan langsung hingga ke pelosok.
“Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, butuh kendaraan yang andal dan representatif,” ujarnya.
PERNYATAAN GUBERNUR JADI SOROTAN
Sedangkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ketika diwawancarai awak media Samarinda terkait rencana pengadaan kendaraan tersebut, ia merespons dengan nada santai.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” ucapnya.
Rudy bahkan menyampaikan bahwa kendaraan senilai R8,5 miliar sudah ada. Namun, tidak berada di Kalimantan Timur, melainkan Jakarta. Pernyataan bertolak belakang dengan penjelasan Sekda Kaltim Sri Wahyuni.
“Mobilnya ada di Jakarta, karena memang untuk di Jakarta,” ungkapnya.
“Tamu dari Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong, iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” katanya. (bro2)
