BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025-2030, Mudyat Noor, menegaskan visi baru untuk organisasi ini, yakni memastikan bahwa industri sawit dapat memberikan manfaat yang nyata bagi daerah penghasil.
Setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI, Jakarta, Selasa (18/11/2025), Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ini langsung menyoroti pentingnya peningkatan kontribusi industri sawit terhadap pemerintah daerah.
“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit dalam wilayah kami,” ujar Mudyat.
Menurut Mudyat, hingga saat ini kontribusi perusahaan sawit terhadap daerah penghasil belum sebanding dengan luas manfaat yang seharusnya daerah terima.
“Selama ini, kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak masalah yang muncul mulai dari konflik sosial, masalah pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” tegas Mudyat.
Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai “negara dalam negara” karena lemahnya kendali daerah terhadap penguasaan lahan yang begitu luas.
Visi Mudyat menempatkan AKPSI sebagai instrumen perjuangan kolektif untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Ia mengusulkan agar daerah penghasil sawit mendapatkan kekuatan melalui regulasi baru yang lebih adil.
“Sawit ini berbeda dengan sektor lain. Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, sementara kontribusinya ke daerah masih minim. Oleh karena itu, kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
POTRET KONDISI SAWIT LOKAL PPU
Selain itu, Mudyat juga membahas kondisi khusus PPU. Aktivitas perkebunan dan pabrik sawit daerah ini berdampak signifikan terhadap struktur tanah, lingkungan, dan ruang untuk pengembangan pertanian pangan.
Mudyat mendorong adanya advokasi terkait retribusi Tandan Buah Segar (TBS) serta pengelolaan dana sawit dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, pengelolaan dana tersebut harus lebih berpihak kepada daerah penghasil.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan AKPSI bukan hanya soal memilih ketua, melainkan juga soal arah perjuangan yang lebih besar.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” tandasnya.
Munas II AKPSI sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Sawit Nasional. Hadir berbagai pejabat penting, termasuk Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Aparatur Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik; Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi; Plh Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat; serta puluhan bupati dari seluruh Indonesia.(adv/bro3)
