BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Anggaran sektor kesehatan tahun 2026 tetap aman, meskipun terjadi penurunan alokasi pada APBD Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala Dinas Kesehatan PPU, dr Jansje Grace Makisurat, menyampaikan bahwa pihaknya masih dapat mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dari APBN untuk menopang berbagai program kesehatan.
Grace menjelaskan bahwa penurunan anggaran APBD tidak berdampak signifikan. Pihaknya juga dapat memaksimalkan pemanfaatan DAK nonfisik yang tahun ini mencapai sekitar Rp12 miliar.
Ia membeberkan hal itu usai mendampingi Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, dalam kunjungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk PAUD dan SD Al Banjari Penajam serta sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Memang anggaran APBD turun. Tapi kami juga punya dana DAK nonfisik APBN yang kita optimalkan. Banyak kegiatan kita jalankan dari sana. Kita lumayan dapatnya, sekitar Rp12 miliar,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).
Dengan tambahan dana tersebut, Grace memastikan program kesehatan daerah dapat berjalan optimal pada tahun 2026.
“Untuk tahun 2026 kita masih cukup aman. Saya tidak tahu kondisi perangkat daerah lain, tapi untuk Dinas Kesehatan aman karena kita punya dana nonfisik itu. Kesehatan juga termasuk prioritas selain pendidikan,” tegasnya.
STUNTING JADI FOKUS UTAMA DAERAH
Grace menekankan bahwa isu stunting tetap membutuhkan perhatian besar meskipun daerah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai porsi penanganan stunting semestinya meningkat demi mendukung kebijakan pemerintah pusat. “Stunting ini memang harus jadi perhatian. Walaupun dalam kondisi efisiensi, porsinya harusnya agak naik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah memberikan insentif bagi daerah yang berhasil menekan angka stunting. Saat ini PPU berada pada peringkat ketujuh se-Kalimantan Timur. “PPU kemarin lumayan tinggi. Urutan tujuh provinsi. Tapi bukan hanya angka itu saja yang indikatornya. Peran serta pemerintah daerah harus kuat,” katanya.
Grace juga menanggapi isu perubahan kebijakan terkait penanggung jawab program stunting. Ia menyebut program tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah.
“Dapat kabar dari BKKBN Provinsi Kaltim, kayaknya akan ada regulasi baru untuk mengembalikan leading sector-nya ke Kementerian Kesehatan. Kita sih siap saja,” ujarnya.
Ia memastikan perubahan tersebut tidak menjadi kendala, mengingat pihaknya sejak lama terlibat dalam proses pengukuran dan pengolahan data kesehatan pada tingkat posyandu. “Bukan kami tidak peduli, tapi ini memang pekerjaan kami sejak dulu. Semua data kan mintanya ke kita,” tambahnya. (adv/bro3)
