BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal menangani kerusakan infrastruktur jalan pada sejumlah wilayah. Meski demikian, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah menetapkan skala prioritas dalam melakukan perbaikan.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu, menjelaskan bahwa pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada akses jalan publik, termasuk area wisata Pantai Tanjung Jumlai. Ia juga memberikan klarifikasi terkait pengerjaan jalan rigid kawasan tersebut yang sempat mendapat sorotan.
“Saat itu ada tambahan pasir milik warga untuk pekerjaan peningkatan jalan kawasan tersebut. Namun, kami harus meluruskan bahwa pengerjaan oleh warga itu, bukan merupakan proyek dari PU. Tetapi warga yang ingin menambah dimensi jalan sebagai tindak lanjut proyek PU yang sudah selesai,” tegas Petriandy, (Jumat (6/2/2026).
SOLUSI JALAN AGREGAT
Petriandy mengakui bahwa penurunan nilai anggaran menghambat rencana perbaikan jalan secara permanen. Saat ini, warga dari berbagai wilayah seperti Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Kampung Baru juga meminta kepastian jadwal perbaikan jalan lingkungan mereka.
Untuk merespons tuntutan warga tersebut, pihaknya menyiapkan solusi jangka pendek guna menjaga aksesibilitas kendaraan.
“Kami mengambil solusi sementara dengan melakukan pengerasan menggunakan agregat. Kami belum bisa mengakomodir permintaan perbaikan permanen atau pengaspalan secara menyeluruh karena kondisi anggaran yang menurun,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa dua tahun lalu, pihaknya telah menuntaskan pengaspalan beberapa jalur Sidorejo. Namun, untuk tahun ini, PUPR harus membagi fokus agar pembangunan tidak hanya menumpuk pada satu titik saja.
AJUKAN ANGGARAN TAMBAHAN
Walaupun saat ini mengandalkan material agregat, Bina Marga tetap menyusun rencana pengajuan anggaran untuk perbaikan jalan permanen untuk masa mendatang. Petriandy menekankan pentingnya pemerataan pembangunan akses jalan PPU.
“Kami tetap mengajukan anggaran untuk perbaikan permanen. Namun, kami harus mengatur prioritas karena kelurahan dan desa lain juga memiliki kepentingan yang sama mendesaknya. Kami tidak mungkin hanya fokus pada satu lokasi dan meninggalkan daerah lainnya,” pungkasnya. (bro3)
