BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Suasana persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 Kota Balikpapan berubah kontras pada Senin (9/2/2026). Saat panitia mematangkan rangkaian apel peringatan, ratusan mahasiswa justru berkumpul depan Balai Kota dan menggelar aksi unjuk rasa.
Sejak siang, massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) menyuarakan berbagai tuntutan. Spanduk, poster, dan orasi bergantian terdengar, menyoroti persoalan yang mereka nilai belum tertangani secara serius.
Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Jusliadin, menjelaskan isu pendidikan, lingkungan, dan keselamatan publik masih menyisakan banyak persoalan.
Selain itu, massa juga menyoroti banjir. Massa menilai Pemerintah Kota Balikpapan masih menangani persoalan tersebut secara parsial dan belum menyentuh akar masalah.
“Kami mendorong audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase serta evaluasi izin pembangunan agar sejalan dengan rencana tata ruang wilayah,” kata Jusliadin dalam orasinya.
Selain itu, tuntutan juga mencakup kewajiban pembangunan sumur resapan dan penambahan ruang terbuka hijau, terutama kawasan rawan genangan seperti MT Haryono, DAS Ampal, Beller, dan BJBJ.
Kemudian isu keselamatan publik juga mereka suarakan. Massa menyinggung tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada Simpang Rapak.
“Kebijakan yang ada masih sebatas imbauan dan belum memiliki kekuatan hukum yang tegas,” ucapnya.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menuntut perbaikan jalan rusak serta evaluasi kinerja dinas teknis. Harapannya, pembangunan kota ke depan lebih berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
KEUANGAN BALIKPAPAN TERBATAS
Sementara itu, Asisten 1 Setdakot Balikpapan, Zulkifli akhirnya menemui massa aksi. Ia menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan daerah bukan proses tunggal.
“Pemerintah kota harus bekerja bersama DPRD,” kata Zulkifli kepada mahasiswa.
Kerja sama tersebut, lanjutnya, terutama dalam pembahasan anggaran maupun penyusunan peraturan daerah.
“Karena itu, setiap program memerlukan proses kolektif agar dapat berjalan sah dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sedangkan mengenai isu banjir yang menjadi sorotan utama mahasiswa, ia akui sebagai persoalan serius. Namun, penyelesaiannya tidak dapat berlangsung cepat karena membutuhkan tahapan panjang.
“Termasuk penyediaan lahan dan dukungan anggaran besar,” imbuhnya.
Berdasarkan perencanaan yang ada, penanganan banjir kawasan MT Haryono saja memerlukan biaya lebih dari Rp1 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, seiring keterbatasan anggaran daerah. (bro2)
