BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Semangat reformasi birokrasi kembali mendapat pengakuan. Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah VII akhirnya meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025. Capaian predikat tersebut setelah melalui proses panjang dan penuh tantangan.
Pengumuman penghargaan tersebut dalam kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 bertema Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045. Acara berlangsung secara hybrid dengan dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. Hadir juga pimpinan kementerian dan lembaga, serta instansi penerima penghargaan.
Dalam laporan capaian, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menegaskan penguatan akuntabilitas dan integritas menjadi fondasi penting reformasi birokrasi. Selain itu, langkah tersebut berperan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Sedangkan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyoroti kemajuan reformasi birokrasi Indonesia yang mulai mendapat pengakuan global. Salah satu indikatornya ialah pengembangan Mal Pelayanan Publik terintegrasi yang mempermudah akses layanan masyarakat.
Lebih jauh, pembangunan Zona Integritas, baik predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun WBBM, bukan sekadar penghargaan administratif. Predikat tersebut mencerminkan perubahan budaya kerja yang menempatkan integritas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan sebagai prioritas.
PROSES PANJANG PREDIKAT WBBM
Sementara itu, Kepala OBU Wilayah VII, Ferdinan Nurdin, menyampaikan capaian tersebut memiliki makna khusus bagi institusinya. Raihan predikat WBK sejak 2020, sedangkan proses menuju WBBM memerlukan waktu hingga lima tahun.
“Selama periode tersebut, berbagai pembenahan terus berjalan, mulai penguatan reformasi birokrasi, percepatan digitalisasi layanan, hingga penerapan sistem pengawasan adaptif,” ujar Ferdinan, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Dukungan datang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pemerintah daerah, instansi Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ), Basarnas, operator bandar udara, maskapai, penyedia jasa logistik, ground handling, hingga masyarakat pengguna jasa.
“Sinergi tersebut membentuk ekosistem pelayanan transportasi udara yang aman, tertib, dan berintegritas,” katanya.
Secara nasional, OBU Wilayah VII menjadi salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang meraih predikat WBBM bersama Direktorat Navigasi Penerbangan. Selain itu, beberapa Unit Penyelenggara Bandar Udara, seperti Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dan Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu, turut meraih predikat WBK.
Ke depan, OBU Wilayah VII berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus memperluas praktik terbaik melalui pendampingan dan asistensi kepada bandar udara lain dalam wilayah kerjanya.
“Langkah ini diharapkan mendorong standar pelayanan publik yang semakin merata dan berkualitas,” jelas Ferdinan.
Ia menegaskan predikat WBBM bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Predikat WBBM bukan garis akhir, tetapi titik awal komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif,” pungkasnya. (bro2)
