BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Rasa cemas sempat muncul saat evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berlangsung. Sebagian warga khawatir akses berobat terhenti. Pemerintah Kota Balikpapan memastikan hal itu tidak akan terjadi.
Sejatinya, penataan data tersebut untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Langkah ini juga bertujuan menjaga efektivitas anggaran agar benar-benar dinikmati warga yang membutuhkan.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, persoalan biaya tidak boleh menghalangi warga memperoleh pelayanan kesehatan.
“Itu tidak boleh terjadi,” tegas Rahmad Mas’ud, Selasa (17/2/2026).
Evaluasi menyasar kemungkinan data ganda serta peserta yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kita ingin data valid dan akurat,” imbuhnya.
Ia juga menekankan warga yang memiliki data ganda ataupun sudah masuk kategori mampu, harus menyesuaikan. “Supaya anggaran tepat sasaran,” jelas Rahmad.
Bagi warga yang memenuhi kriteria, pemerintah tetap memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3. Mekanisme pengajuan juga tersedia agar layanan berobat tetap berjalan.
“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanismenya. Yang pasti, layanan kesehatan tetap berjalan,” tambahnya.
Bagi Pemkot Balikpapan, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas. Peran kota sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kualitas layanan publik terus terjaga, termasuk jaminan kesehatan masyarakat.
“Anggaran yang kami kelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan nyata. Itu juga komitmen kami,” pungkas Rahmad. (bro2)
