BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Kabar penonaktifan 8.000 warga Balikpapan dari kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN memicu kekhawatiran. Bagi banyak orang, kartu BPJS bukan sekadar administrasi, melainkan penopang keberlanjutan pengobatan.
Pasien gagal ginjal yang harus cuci darah rutin, penderita jantung yang kontrol setiap bulan, hingga pasien diabetes yang bergantung pada obat harian menjadi kelompok paling rentan jika jaminan terputus.
Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Terutama bagi 8.000 warga Balikpapan yang telah nonaktif kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN.
“Pasien kronis menjadi prioritas agar tidak kehilangan akses pengobatan,” kata Alwiati, Selasa (17/2/2026).
Ia menjelaskan penonaktifan merupakan bagian dari pembaruan data pemerintah pusat. Hasil validasi menunjukkan sebagian peserta telah meninggal dunia atau kondisi ekonominya tidak lagi masuk kategori penerima bantuan.
“Tetapi justru masih tercatat sebagai PBI APBN. Jadi, ini merupakan proses penyesuaian agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya bersama Dinas Sosial membuka kembali verifikasi bagi warga Balikpapan yang merasa masih memenuhi kriteria. Terutama pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan.
“Kami minta agar warga segera melapor supaya bisa verifikasi ulang,” imbaunya.
Alwiati juga menerangkan bahwa Pemkot Balikpapan membuka peluang pengalihan ke skema PBI APBD selama kuota daerah masih tersedia. Langkah tersebut menjadi solusi sementara agar tidak ada warga yang terpaksa menghentikan pengobatan akibat perubahan status administrasi.
“Kami tidak ingin ada pasien yang tidak terlayani,” tegas Alwiati.
Pemkot Balikpapan juga mengimbau warga segera memperbarui data kependudukan jika terjadi perubahan kondisi sosial maupun keluarga.
“Karena data yang akurat menjadi kunci agar bantuan kesehatan tepat sasaran,” pungkasnya. (bro2)
