BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris, menghadiri diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Sabtu (10/5/2025).
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud membuka acara tersebut secara langsung. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terutama karena Kalimantan Timur kini menjadi sorotan nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan keberadaan IKN, program ini menjadi semakin strategis,” ujar Gubernur Harum.
PAPARKAN KINERJA PEMKAB PPU
Dalam forum tersebut, Abdul Waris menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten PPU dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk memaparkan berbagai langkah konkret yang telah berjalan.
“Sepanjang tahun 2024, kami menangani 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga Maret 2025, tercatat 10 kasus. Kami juga memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang secara langsung mendampingi korban serta melakukan pencegahan melalui sosialisasi ke masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sekolah-sekolah,” jelas Waris.
Selain itu, Pemkab PPU juga mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Dalam bidang kesetaraan gender, Pemkab telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami juga memberdayakan perempuan kepala keluarga. Mereka kami data dan berikan pelatihan sesuai kebutuhan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Sekaligus pula pemberdayaan pada sektor politik, hukum, ekonomi, dan sosial melalui kerja sama dengan organisasi perempuan,” tambahnya.
TANTANGAN DAN HARAPAN
Meski berbagai program telah berjalan, Abdul Waris mengakui masih ada tantangan. Salah satunya belum terwujudnya status Kabupaten Layak Anak secara penuh serta belum meratanya keberadaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Forum Anak, dan DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak).
“Kami harus terus menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib, melainkan masalah yang harus kita selesaikan bersama. Dengan dukungan semua pihak, termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis perlindungan perempuan dan anak akan semakin kuat,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memimpin jalannya pertemuan ini. Hadir pula Ketua DPRD Kaltim, H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA RI, bupati/wali kota se-Kaltim, kepala OPD terkait, dan pegiat perlindungan anak. (adv/bro3)