Diskan Permudah Perizinan, Nelayan Difasilitasi Pas Kecil
Petugas DKP Kaltim melakukan pengukuran kapal nelayan. (Berandapost.com)

Diskan Permudah Perizinan, Nelayan Difasilitasi Pas Kecil

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memudahkan proses legalitas armada nelayan. Tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

Salah satu upaya konkret terlihat dalam partisipasi aktif kegiatan pengukuran kapal nelayan tangkap. Sekaligus penerbitan dokumen Pas Kecil bagi nelayan wilayah Muara Tunan, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Jumat (13/6/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan.

Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Azward, mengatakan, langkah ini bertujuan memberikan kemudahan administratif bagi nelayan, terutama dalam proses perizinan kapal perikanan kecil.

Rozihan Azward, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi lintas instansi ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh setiap langkah yang dapat mempermudah nelayan dalam memperoleh legalitas usaha, termasuk Pas Kecil, yakni dokumen penting sebagai syarat untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi.

“Kami sangat bersyukur nelayan mendapatkan kemudahan ini. Dengan memiliki Pas Kecil, mereka tidak hanya memiliki legalitas tapi juga dapat mengakses BBM bersubsidi secara resmi,” ujar Rozihan.

NELAYAN DAPAT PERLINDUNGAN KERJA

Lebih lanjut, Rozihan menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan program perlindungan nelayan dalam APBD Perubahan 2025. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap risiko kerja pada sektor kelautan dan perikanan, sesuai amanat Perda Nomor 1 Tahun 2024.

“Insyaallah tahun ini kami anggarkan perlindungan kerja bagi nelayan. Ini penting agar mereka memiliki jaminan dan rasa amanKSOP dalam menjalankan aktivitas pencarian ikan laut,” tambahnya.

Kegiatan pengukuran dan penerbitan Pas Kecil ini tidak hanya terpusat pada Muara Tunan, namun akan berlanjut ke beberapa wilayah lain. Pihaknya berharap bisa memperluas upaya seperti ini, dan menjadi agenda rutin bersama pemerintah provinsi.

“Kolaborasi seperti ini sangat berarti. Kami harap bisa terus meningkat demi mendukung kesejahteraan nelayan PPU,” pungkas Rozihan. (adv/bro3)