BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa dari lima usulan pembangunan sekolah rakyat untuk Kaltim, baru Kota Samarinda yang menyatakan siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025.
Sementara itu, usulan lainnya—yakni satu dari provinsi dan tiga dari kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau)—masih dalam tahap penilaian tim pusat.
Andi menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor krusial dalam menentukan realisasi pembangunan sekolah rakyat hingga pertengahan 2025.
“Kemungkinan pembangunan bisa berjalan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun,” ujar Andi, Kamis (26/6/2025).
Kementerian Sosial telah meninjau langsung kesiapan Kota Samarinda untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, daerah lain, termasuk usulan dari provinsi, masih mengalami kendala karena lahannya belum siap dan memerlukan pematangan terlebih dahulu.
“Pengajuan lahan masih dalam penilaian. Kami juga akan menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun,” tambahnya.
Jika hasil survei menunjukkan bahwa proses pematangan lahan dapat selesai dalam dua bulan, maka pembangunan sekolah rakyat pada lokasi tersebut masih memungkinkan berlangsung tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, pemerintah akan mengalokasikan pembangunan untuk usulan provinsi pada tahun berikutnya.
PRIORITASKAN DAERAH YANG SIAP LAHAN
Pemerintah pusat terus mengalokasikan pembangunan sekolah rakyat setiap tahun, dengan prioritas untuk daerah yang memiliki lahan siap bangun.
Andi menjelaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang mewajibkan kabupaten/kota untuk mengusulkan dan mendukung pelaksanaannya. Sementara itu, provinsi berperan sebagai penyangga apabila daya tampung kabupaten/kota tidak mencukupi.
“Sekolah rakyat ini mencakup jenjang SD hingga SMA. Jika waktu pematangan lahan memungkinkan, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan menjadi lokasi permanen sekolah rakyat, bukan lagi rintisan,” kata Andi.
Terkait tenaga pendidik, pemerintah pusat akan segera memproses rekrutmen guru pengajar dan pengasuh setelah lokasi sekolah rakyat—terutama Samarinda yang telah siap dari segi gedung dan lahan—telah ada penetapan. Rekrutmen ini untuk sekolah rintisan yang akan mulai beroperasi pada tahun 2025. (*/bro2)