Alwi Al Qadri Pertanyakan Kelanjutan Proyek Gedung DPRD Balikpapan

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan telah memasuki tahap kedua. Dianggarkan sebesar Rp150 miliar dengan skema tahun jamak atau multiyears.

Pada tahap kedua pembangunan, dialokasikan anggaran Rp45 miliar. Gedung yang akan berdiri megah dan berada di tepi pantai ini, tentunya menjadi “rumah” bagi 45 anggota legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri memberikan apresiasi atas pembangunan gedung baru untuk legislator, tetapi juga menyayangkan proyek tahap kedua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini tak kunjung berjalan.

“Sisa waktu hanya enam bulan. Belum ada action, belum ada pengerjaan,” kata Alwi Al Qadri, Kamis (30/5/2024).

Dirinya skeptis atau merasa ragu proyek tahap kedua yang menggunakan uang rakyat, dapat rampung tepat waktu pada Desember mendatang. Padahal pemenang lelang sudah ditentukan.

“Tentunya kami dari Komisi III akan selalu mengawasi pekerjaan ini, karena menyangkut “rumah kami”. Kami pengin pengerjaan ini baik-baik saja,” ungkapnya.

Alwi mewanti-wanti bahwa pengerjaan harus sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam rancangan dan anggaran pada pembangunan tahap kedua. “Kami akan terus mengawasi sampai pekerjaan ini betul-betul kelar pada Desember,” tegasnya.

Diketahui, pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan pada tahap pertama sebesar Rp45 miliar pada 2023, tahap kedua Rp45 miliar di tahun ini, dan dilanjutkan untuk interior sebesar Rp60 miliar pada 2025 mendatang.

Ini tahap kedua. Kan pembangunan kantor DPRD ada tiga tahap. Rp45 miliar kemarin, Rp45 miliar ini, dan Rp60 miliar selanjutnya.

“Intinya kami akan mengawasi. Komisi III akan mengawasi benar-benar pekerjaan tahap kedua. Jangan sampai ada keterlambatan,” tukasnya. (bro2)

Dimenangkan Mahkamah Konstitusi, RSUD Balbar Dibangun Tahun Ini

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Rencana pembangunan rumah sakit representatif di Kecamatan Balikpapan Barat dipastikan akan terus berlanjut, menurut Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, kata Rahmad, bertekad memenuhi keinginan masyarakat akan akses pelayanan kesehatan dengan membangun rumah sakit baru di wilayah Kelurahan Baru Ulu.

“Saat ini sudah proses lelang. Karena sudah inkrah, sudah keluar dari putusan MK,” ujar Rahmad Mas’ud, Rabu (20/3/2024).

Rencana pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat merupakan bagian dari program Pemkot Balikpapan dan bagian dari salah satu visi misi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud untuk periode kepemimpinan 2019-2024.

Pembangunan infrastruktur awalnya direncanakan melalui skema penganggaran tahun jamak atau multiyears. Namun, terdapat gugatan dari warga sekitar lokasi pembangunan terkait penggunaan lahan oleh Pemkot Balikpapan, yang kemudian berujung pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Keputusan MK sudah keluar dan kami (Pemkot Balikpapan) dimenangkan, dan yang menggugat ditolak. Nanti keputusan resmi MK akan kami sampaikan,” jelasnya.

Sebagai langkah menghormati proses hukum, Pemkot Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan merevisi skema penganggaran rencana pembangunan rumah sakit tersebut.

Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, dengan penandatanganan Addendum II Nota Kesepakatan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan, tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Balikpapan Barat, pada sekitar November tahun 2023.

Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan akan segera memulai proses pembangunan rumah sakit tersebut.

“Jadi sekarang boleh dikerjakan. Anggarannya, karena ini bukan (skema) tahun jamak, maka akan dikerjakan dengan anggaran satu tahun. Nilainya kemungkinan di bawah Rp100 miliar,” tambahnya. (bro2)

Bupati Mahulu Akhirnya Miliki Kantor Permanen, Diresmikan Pj Gubernur Kaltim

BERANDAPOST.COM, UJOH BILANG – Kompleks Gedung Perkantoran Permanen dan Semipermanen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) akhirnya diresmikan, Jumat (26/1/2024) pagi. Peresmian diawali doa pemberkatan yang dipimpin oleh Uskup Agung Keuskupan Samarinda, Yustinus Harjosusanto.

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh berharap hadirnya gedung baru membuat pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan dapat semakin optimal.

“Kami sadar, capaian kinerja masih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak. Kebutuhan infrastruktur pemerintah, jalan, lingkungan, semua masih belum cukup dan perlu pembangunan,” kata Bonifasius Belawan Geh.

Dirinya juga ingin dikucurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Bukan buat saya, tapi biar kalau datang ke Mahulu sini, merasa nyaman,” ucapnya dihadapan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Kompleks Gedung Baru Pemkab Mahulu, terdiri dari Kantor Bupati Mahakam Ulu, Sekretariat DPRD Mahulu, Kantor Badan Perencanaaan Pembangunan Peneliatian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), serta gedung perkantoran semi permanen.

Proyek pembangunan dimulai sejak 2019 dengan skema anggaran multiyears atau tahun jamak. Alokasi pembiayaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mahulu senilai Rp412,6 miliar.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mrngaku bahagia atas peresmian Kantor Bupati Mahulu dan enam kantor semipermanen.

“Akhinya, Pemkab bisa memiliki gedung representatif,” ujar Akmal Malik yang juga menandatangani prasasti peresmian.

Dia berharap pembangunan infrastruktur lainnya juga bisa segera menyusul setelah berdirinya fasilitas fisik gedung layanan pemerintahan di Mahulu. Terutama akses jalan aspal menuju lokasi Kompleks Perkantoran Pemkab Mahulu yang baru selesai dibangun.

Untuk diketahui, total kawasan yang digunakan sebagai kompleks perkantoran seluas 950 hektare. Namun baru 20 hektare yang telah terbuka.

Selain peresmian, Pemprov Kaltim juga menyalurkan bantuan berupa alat Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 55 titik di Jalan Poros Long Hubung-Datah Bilang dengan total alokasi senilai Rp1,4 miliar. Serta penyerahan pembangunan PLTS terpusat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung senilai Rp15,2 miliar. (*/bro2)