BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Bimtek tersebut sebagai upaya menuju tata kelola arsip yang tertib dan terintegrasi.
Kegiatan berlangsung dalam Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (5/8/2025). Pejabat fungsional, arsiparis, serta pelaksana dari lingkungan Setkab PPU menjadi peserta bimtek.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ainie, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya penerapan aplikasi Srikandi sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
“Memang harus segera menerapkan aplikasi Srikandi. Tentunya untuk mendukung digitalisasi dan pengelolaan arsip dinamis yang efisien serta terintegrasi antarinstansi pemerintah,” ujarnya.
Implementasi aplikasi ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip PPU, Sulaiman, menambahkan bahwa tata kelola arsip masih menghadapi banyak persoalan, termasuk kehilangan dokumen penting.
“Bukan hanya arsipnya yang hilang, kantornya pun pernah hilang saat itu,” ungkapnya.
Sulaiman mengingatkan, penghapusan arsip tanpa prosedur yang benar dapat berujung pada konsekuensi hukum.
“Ada ancaman denda hingga Rp5 miliar dan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Jadi ini bukan hal sepele,” tegasnya.
TERTIB ADMINISTRASI
Sejak wajib secara nasional pada 27 Oktober 2020, Srikandi menjadi satu-satunya sistem pengelolaan arsip dinamis yang Kementerian PAN-RB akui. Hingga kini, 17 dari 35 perangkat daerah telah mengikuti bimbingan penerapannya.
Srikandi versi 3.1 saat ini berbasis cloud dan terintegrasi dengan Pusat Data Nasional. Sistem ini mendukung pembuatan, pengiriman, serta penerimaan naskah dinas elektronik lintas instansi menggunakan template standar.
“Semua pejabat terlibat, dari pimpinan sampai pelaksana. Harus membuat, mencatat, mengoreksi, dan menandatangani setiap arsip sesuai aturan tata naskah kedinasan,” jelas Sulaiman.
Ia menegaskan, tidak ada pekerjaan pemerintah yang tidak menghasilkan arsip. Memerlukan pengelolaan yang baik agar tercipta tertib administrasi dan perlindungan hukum yang memadai.
“Harapannya penerapan aplikasi Srikandi mampu memperbaiki posisi SPBE Kabupaten PPU yang sebelumnya rendah. Sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis data dan arsip terpercaya,” pungkasnya. (bro2)
