BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Para sopir truk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) turun tangan dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kilometer 9, Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.
Pasalnya, mereka kesulitan mendapat pasokan BBM jenis bio solar, sejak 29 Juli 2025 lalu. Hingga sepekan berlalu, pasokan solar belum juga tersedia, tanpa penjelasan resmi dari pihak terkait.
Musfar Efendi, salah satu sopir truk asal Giri Mukti, mengatakan bahwa dirinya bersama para sopir lain yang mayoritas warga PPU, merasa kecewa dengan ketidakjelasan distribusi solar pada SPBU tersebut.
“Sudah dari tanggal 29 sampai sekarang tidak ada solar. Tidak ada alasan yang jelas dari Pertamina kenapa bisa kosong. Katanya sih ada ‘rayap minyak’ itu, para pelangsir, mungkin masalahnya itu,” ungkap Musfar, ditemui pada Rabu (6/8/2025).
Musfar menjelaskan, sebelumnya para sopir tidak perlu lagi mengantre hingga bermalam karena SPBU memberikan jatah 80 liter per truk. Namun kini, akibat kelangkaan, mereka terpaksa membeli solar eceran atau Dexlite dengan harga lebih tinggi.
“Kalau untuk ke Tanah Grogot, 80 liter itu cukup pulang-pergi satu hari. Tapi kalau ke IKN, ya habis sehari juga. Kalau beli ecer atau Dexlite, tipis keuntungannya. Dulu bisa bawa pulang 500 rupiah, sekarang cuma 200 rupiah. Yang penting bisa makan,” keluhnya.
Ia berharap pemerintah dan Pertamina segera menyediakan kembali solar bersubsidi, sebab harga eceran tidak sebanding dengan penghasilan yang para sopir terima.
“Kami tidak mau masalah ini berlarut-larut. Harus ada solusi,” tegasnya.
JANJI DISTRIBUSI SOLAR LANCAR
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kelangkaan solar.
“Kami tidak ingin berpanjang lebar soal sebabnya, yang terpenting adalah solusi. Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dan perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa hari ini akan melakukan penyelesaian administrasi. Mudah-mudahan paling lambat dua hari lagi sudah mulai distribusi solar,” jelas Tohar.
Tohar juga meminta penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau operator SPBU itu bagian dari struktur pengawasan, maka harus efektif. Jangan sampai kejadian ini terulang. Kita harus temukan akar masalahnya, dan selesaikan secara fungsional dan manajerial,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga, Saiful Awal, menyatakan pihaknya segera merespons kekosongan solar tersebut.
“Kami maksimalkan koordinasi dengan Pemda PPU dan aparat setempat untuk memastikan pengawasan distribusi BBM solar bersubsidi berjalan sesuai prosedur,” ujarnya. (bro3)
