BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia, berkomitmen mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Kabupaten PPU yang menjadi kawasan strategis, berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Pelayanan Kemenham, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM RI, Osbin Samosir menyampaikan hal tersebut ketika berkunjung ke PPU pada Jumat (29/8/2025) kemarin.
Kehadiran rombongan mendapat sambutan dari Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang dan jajaran Pemkab PPU lainnya.
“Kemenkumham memiliki komitmen kuat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam pelaksanaan MBG pada seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dan keamanan makanan, agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan. Perlu pengelolaan distribusi yang baik, mengingat jumlah penerima manfaat mencapai ribuan siswa setiap daerah.
“Kami sangat mengapresiasi atas kesiapan daerah khususnya dari Pemkab PPU dalam program MBG ini,” imbuhnya.
BUTUH PETUNJUK TEKNIS DAN OPERASIONAL
Tohar menyampaikan bahwa program MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bersifat perintah sehingga tidak perlu ada perdebatan.
Menurutnya, yang perlu pemerintah daerah lakukan adalah memastikan aspek teknis dan operasional lapangan berjalan dengan baik.
“Kita perlu mendiskusikan teknis pelaksanaan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah,” ujar Tohar.
Tohar menyebut tantangan terbesar program ini terletak pada teknis penyediaan makanan untuk ribuan penerima manfaat. Proses memasak ribuan porsi membutuhkan waktu sejak dini hari, kemudian mengemas makanan harus dengan benar agar tetap layak konsumsi pada jam makan siang.
“Jika penanganan kurang tepat, kualitas makanan bisa menurun bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” ucapnya.
Selain persoalan teknis, Tohar juga menekankan perlunya perhatian pada ekosistem pangan lokal. Menurutnya, perlu melibatkan petani PPU yang menghasilkan hortikultura dalam rantai pasok program ini.
WASPADA INFLASI
Namun, juga perlu menjaga keterlibatan tersebut agar tidak menimbulkan gangguan pada pasar umum maupun gejolak harga yang dapat memicu inflasi.
“Program ini harus berjalan seiring dengan stabilitas pangan dan inflasi daerah. Jangan sampai pasar umum terganggu, sementara petani kita juga tetap harus mendapatkan manfaat dari program ini,” tegasnya.
Tohar juga menegaskan bahwa setiap Satuan Penyedia Pangan Bergizi (SPPB) perlu memiliki catchment area yang jelas agar distribusi makanan merata dan tepat sasaran.
“Operasionalnya inilah yang harus kita bicarakan bersama, supaya program ini benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak kita sekaligus masyarakat secara luas,” pungkasnya. (bro3)
