BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan untuk tidak memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekadar dokumen keuangan, melainkan wujud nyata dari harapan rakyat.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim Tahun 2025, Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (11/9/2025).
“Dalam APBD ada jalan yang layak, sekolah yang memadai, rumah sakit yang modern, dan program-program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, harus menggunakan setiap rupiah dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Rudy menekankan, keterbukaan informasi anggaran kini menjadi keharusan. Menurutnya, publik semakin kritis dan berhak mengetahui bagaimana penggunaan uang negara. Dengan transparansi, masyarakat bisa ikut mengawal jalannya pembangunan sehingga benar-benar merasakan manfaat dari setiap program.
“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan penganggaran mendukung prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan, perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan visi *Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas*. Karena itu, setiap program harus berbasis data, menjawab kebutuhan riil masyarakat, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
“APBD harus menjadi instrumen yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional,” ujar Rudy.
Gubernur juga mengajak perangkat daerah menjadikan Monev sebagai ruang berdiskusi, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat, dan kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Acara ini juga menghadirkan narasumber Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kaltim Supardi, serta Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo. (bro2)
