BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemerintah dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) kompak menolak pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tertuang dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025. Penolakan itu terungkap dalam Dialog Panel, Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025). Dialog ini membahas dampak kebijakan efisiensi fiskal terhadap pembangunan daerah.
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan membuka diskusi dengan ajakan mencari langkah konkret menyelamatkan pembangunan dari ancaman pemangkasan anggaran.
“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa aspirasi penolakan ini bermartabat dan akan ia sampaikan langsung ke pemerintah pusat. Menurutnya, pemangkasan dana transfer berpotensi mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lain.
“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Rudy Mas’ud.
Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan, Kaltim sudah menyumbang hampir Rp1.000 triliun PDRB kepada pusat. Karena itu, ia menilai kebijakan pemangkasan tidak seharusnya berlaku seragam.
“Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya kurangh dari 20 persen,” katanya.
Hadir dalam dialog para tokoh Kaltim dari berbagai kalangan. Mereka satu suara, yakni menolak pemangkasan TKD dan memperjuangkan perlakuan khusus bagi Kaltim sebagai penyumbang besar penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam. (*/bro2)
