BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemprov Kaltim membahas percepatan pendaftaran investor pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) bagi daerah terpencil. Rapat berlangsung dalam Ruang Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (28/10/2025), dengan peserta hadir secara luring dan daring.
Hadir juga perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemprov Kaltim. Termasuk pendamping Koordinator Regional (Kareg) Kalimantan Timur. Agenda utama rapat membahas lambatnya progres pendaftaran investor SPPG untuk sejumlah kabupaten dan kota.
Kepala Subbagian Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sismadi, memaparkan hasil monitoring yang menunjukkan hanya 18 dari 248 titik SPPG Kalimantan Timur yang telah memiliki investor. Kegiatan monitoring mencakup tujuh kabupaten dan satu kota, yaitu Bontang. Sementara Samarinda dan Balikpapan tidak termasuk karena tidak tergolong wilayah terpencil.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyebab belum adanya pengelola untuk sejumlah titik, mulai dari kendala akses, tingginya biaya material, hingga keterbatasan sumber daya lokal,” ujar Sismadi.
PERCEPATAN SPPG TERGANTUNG SURVEI
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPPG sangat bergantung pada kelengkapan survei MBBG. Kemendagri juga meminta keaktifan Satgas dalam melakukan pemetaan calon investor potensial dan mengambil peran sebagai admin dalam pengisian survei. Jika tidak ada investor yang berminat, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menunjuk langsung investor agar pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Sementara itu, Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, menekankan perlunya langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program. Menurutnya, harus segera mengatasi hambatan melalui koordinasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap kendala harus segera kita identifikasi dan carikan solusinya bersama. Target percepatan ini harus benar-benar kita kejar,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menambahkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah mitra lokal dan kini terdapat 55 dapur gizi yang siap mendukung operasional SPPG bagi berbagai daerah.
Sementara itu, Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Sirajul Amin Mubarak, menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas pendampingan agar proses administrasi dan penyusunan data kabupaten dan kota berjalan lebih cepat serta akurat. (bro2)
