BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani enam kontrak pembangunan dan menggelar pre-construction meeting (PCM) terintegrasi, Kantor Kemenko 4, Nusantara, Senin (10/11/2025).
Penandatanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen XIV-2025 Rizal Falevi, dan Pejabat Pembuat Komitmen XXI-2025 Siddiq Permana. Keduanya menandatangani kontrak bersama para pemegang Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyaksikan langsung prosesi ini.
Basuki menyebut penandatanganan kontrak tersebut sebagai langkah penting menuju target pembangunan jangka menengah IKN.
“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Tahun 2026 nanti mungkin ada lagi untuk pekerjaan yang belum. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Instrumen kita hanya DIPA dan regulasi, sementara Bapak-Ibu dari KSO-lah yang menciptakan lapangan kerja. Insya Allah, ini juga akan menjadi lapangan pekerjaan bagi kontraktor, pekerja konstruksi, maupun konsultan. Dengan penandatanganan kontrak ini, kita telah menjadi satu tim dengan peran masing-masing. Kalau kita kompak, pasti target akan tercapai. Selamat bekerja,” ujar Basuki.
ENAM KONTRAK SENILAI 1 TRILIUN
Enam kontrak tersebut mencakup satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan nilai total lebih dari satu triliun rupiah.
Paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer. Proyek ini terdiri dari 10 ruas utama dan empat jembatan. Pekerjaan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga. Target rampung pada 2027 mendatang.
Lima paket konsultan manajemen konstruksi akan memulai pembangunan gedung legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR beserta bangunan pendukungnya.
Manajemen Konstruksi Gedung DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
Pembangunan Gedung DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara.
Selanjutnya, pelaksana Manajemen Konstruksi Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
Sedangkan untuk Gedung DPD dan MPR beserta bangunan pendukung, pembangunannya oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
Sementara Manajemen Konstruksi Bangunan Pendukung kepada PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.
Setelah penandatanganan, kegiatan berlanjut dengan PCM terintegrasi antara Otorita IKN dan seluruh penyedia jasa.
Forum ini membahas empat agenda utama, yaitu Manajemen Konstruksi Induk, Pembangunan Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
PCM bertujuan menyepakati metode kerja, penataan lalu lintas proyek, dan koordinasi teknis lintas pihak sebelum memulai konstruksi. Forum ini juga berfungsi memitigasi potensi masalah lapangan dan menjaga kelancaran proyek. (bro2)
