BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) kembali menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk PPU, akibat minimnya pemerataan pembangunan nasional.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan kritik tersebut dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI, Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Mudyat menilai pembangunan nasional belum menunjukkan keberpihakan yang adil bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam, terutama wilayah luar Pulau Jawa.
Ia menyebut kondisi infrastruktur Kaltim jauh tertinggal dibanding Pulau Jawa yang menikmati pembangunan berlapis.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Tapi Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Menurutnya, ketimpangan semakin terasa karena Kaltim selama ini menjadi penyumbang signifikan pendapatan negara, namun tidak mendapat porsi pembangunan yang memadai.
Ia menambahkan bahwa kemampuan fiskal PPU justru menurun pada saat daerah ini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“APBD kami tahun lalu masih Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tegasnya.
Mudyat meminta Komisi XII DPR RI memperjuangkan revisi kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menegaskan bahwa daerah penghasil berhak menerima porsi dana yang lebih proporsional.
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali terlasurkan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kaltim,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan skema pendanaan infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat aktivitas eksploitasi sumber daya alam Kaltim meninggalkan dampak ekologis yang besar.
SOROTI SEKTOR PERIKANAN PPU
Selain isu infrastruktur dan fiskal, Mudyat turut menyoroti kondisi sektor perikanan PPU yang belum memberi kesejahteraan optimal bagi nelayan. Padahal, potensi perikanan wilayah sangat besar.
“Potensi nelayan PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat menghadirkan program nyata untuk meningkatkan pendapatan nelayan, seperti pembangunan pelabuhan perikanan, fasilitas cold storage, dan sistem pemasaran hasil laut yang lebih efisien.
Mudyat menyatakan optimistis bahwa kehadiran Komisi XII DPR RI akan membuka jalan agar aspirasi PPU dan Kaltim mendapatkan perhatian lebih serius.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kaltim termasuk PPU sudah memberi banyak kepada negara,” imbuhnya. (adv/bro3)
