BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Balikpapan, Paser dan PPU menggelar High Level Meeting untuk memperkuat langkah digitalisasi layanan publik dan ketahanan fiskal daerah.
Kegiatan berlangsung sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2021 yang menargetkan peningkatan transparansi transaksi keuangan dan tata kelola pemerintahan.
Hadir Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari dan Sekda Balikpapan Muhaimin.
Ketiga pemerintah daerah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) Balikpapan untuk memperluas penggunaan pembayaran digital pajak dan retribusi daerah.
Bupati PPU Mudyat Noor meminta seluruh anggota TP2DD terus berkolaborasi mendigitalisasi layanan publik. Ia menegaskan pentingnya efisiensi proses bisnis bagi masyarakat.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menekankan perlunya implementasi digitalisasi untuk semua lapisan. Ia menyebut digitalisasi mampu mencipta ekosistem yang transparan.
Sekda Balikpapan Muhaimin mengarahkan jajarannya memperkuat regulasi. Ia juga meminta peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendorong inovasi fiskal.
Upaya ini menjadi tindak lanjut Rakornas P2DD 2025 yang menekankan penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah.
ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan arah kebijakan sistem pembayaran BI. Ia menegaskan penguatan stabilitas dan percepatan ekonomi keuangan digital nasional.
“Salah satu langkahnya adalah akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah untuk mendorong kemudahan layanan dan inklusi keuangan,” ujar Robi.
Ia juga menambahkan BI menyediakan sistem pembayaran yang CeMuMuAH. Ia menjelaskan konsep Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal untuk mendukung layanan publik.
Robi menegaskan komitmen BI mendukung ETPD melalui pengembangan ekosistem digital, termasuk standar SNAP, QRIS dan Kartu Kredit Indonesia.
“QRIS telah menjadi game changer pembayaran pajak dan retribusi karena lebih inklusif,” katanya.
Ia bahkan menyampaikan potensi akseptasi digital melalui QRIS terus meningkat untuk Balikpapan, Paser dan PPU.
“Merchant QRIS pada wilayah kerja BI Balikpapan mencapai 263 ribu dan tumbuh 24,42 persen,” jelasnya.
Ia juga mencatat nominal transaksi QRIS mencapai Rp5,7 triliun dengan 47 juta transaksi. Ia menyebut angka ini tumbuh lebih dari dua kali lipat.
Robi menambahkan bahwa peningkatan ini didorong perluasan akseptasi QRIS untuk Kalimantan Timur yang telah mencapai 735 ribu pengguna.
LUNCURKAN DIGITALISASI RETRIBUSI
HLM juga meluncurkan digitalisasi retribusi melalui QRIS bagi tiga daerah untuk mempermudah layanan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Layanan digital ini merupakan sinergi Pemda, BI dan BPD Kaltimtara. Ketiganya ingin memperkuat transaksi nontunai yang lebih transparan.
Sinergi diperkuat melalui penandatanganan komitmen pembaruan Roadmap TP2DD. Pemda juga melanjutkan evaluasi rutin melalui HLM.
Selain itu, langkah tersebut mendorong perluasan ekosistem digital sektor prioritas. Tujuannya meningkatkan layanan publik, optimalisasi PAD dan inklusi keuangan.
Kegiatan HLM kemudian berlanjut dengan capacity building bersama Kemenko Perekonomian untuk mengevaluasi kinerja TP2DD 2025.
TP2DD Balikpapan meraih predikat TP2DD Terbaik Kategori Kota Wilayah Kalimantan pada Championship 2025. Sedangkan Kabupaten PPU naik signifikan dari peringkat 34 tahun 2024 menjadi peringkat 9 pada 2025 untuk kategori kabupaten. (bro2)
