BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar rapat evaluasi Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal. Rapat yang berlangsung pada Jumat (12/12/2025) itu juga membahas penyusunan rencana kerja Satgas tahun 2026.
Forum ini menghimpun masukan lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan dan penindakan aktivitas ilegal. Rapat juga melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sepanjang 2025, Satgas melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar wilayah IKN. Satgas juga memasang tanda larangan ke sejumlah titik rawan aktivitas ilegal.
Selanjutnya, Satgas juga melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal sosial kemasyarakatan dan pelanggaran lalu lintas jalan. Termasuk juga menindak praktik pertambangan ilegal pada kawasan IKN.
Selain itu, penanganan juga menyasar aktivitas ilegal pertanahan, termasuk jual beli lahan negara dan kawasan hutan.
Selanjutnya, forum membahas evaluasi program dan penyusunan rencana kerja secara komprehensif. Pembahasan tersebut mencakup pencegahan, pengawasan, penindakan, hingga penyelesaian kasus.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi, menegaskan pentingnya pengawalan menyeluruh kawasan IKN.
“Kita harus benar-benar menjaga IKN dari aktivitas ilegal. Kita harus mengawal pencegahan sekaligus memastikan penanganan setiap kasus hingga tuntas,” tambahnya,” ujar Bimo dalam rilisnya, Minggu (14/12/2025).
Forum juga menerima masukan penguatan pencegahan sejak dini. Peserta mendorong studi banding reklamasi dan pemulihan kawasan hutan. Forum bahkan menekankan percepatan penindakan serta transparansi dan koordinasi antarlembaga.
Pada 2026, Satgas merencanakan pengumpulan dan pengolahan data kawasan. Program tersebut mencakup penegasan dan validasi batas wilayah IKN.
Kemudian Satgas juga menyiapkan patroli, pengawasan, dan penindakan berbasis regulasi. Sedangkan program lain meliputi sosialisasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas personel. (bro2)
