BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Penajam Paser Utara memanggil Kepala Desa Giripurwa untuk klarifikasi. Pemanggilan terkait pelaksanaan bimbingan teknis dan penggunaan anggaran desa.
Langkah ini menyusul polemik studi tiru ke Bali yang memicu aksi demonstrasi warga. DPMD mengundang kepala desa, perangkat desa, BPD, dan camat.
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, mengatakan klarifikasi tersebut sebagai bagian pembinaan dan pengawasan. DPMD ingin memastikan kegiatan desa berjalan sesuai aturan.
“Pertemuan ini untuk klarifikasi kegiatan bimtek dan isu yang menjadi persoalan oleh warga,” ujar Tita, Senin (15/12/2025).
Ia menegaskan DPMD tidak mencari kesalahan. Proses masih pada tahap pengumpulan dan pengolahan data pendukung.
Data yang terhimpun mencakup pelaksanaan bimtek, pengelolaan aset, dan pembangunan fisik. Hanya saja DPMD belum bisa menyampaikan hasil karena masih proses verifikasi.
Terkait anggaran studi tiru sekitar Rp515 juta, Tita belum menarik kesimpulan. Ia bahkan menekankan perlunya dokumen resmi sebagai dasar penilaian.
“Kami minta APBDes, bukti pelaksanaan, dan dokumentasi. Tanpa data, kami tidak bisa menyimpulkan,” tegasnya.
Menurutnya, APBDes memang memuat pos peningkatan kapasitas aparatur dan LKD. Namun, kesesuaiannya dengan aturan harus melalui verifikasi.
Jika ada pelanggaran, DPMD akan memberi teguran dan pembinaan. Selanjutnya menyerahkan kepada OPD yang berwenang untuk penanganan lanjutan.
INSPEKTORAT BENTUK TIM AUDITOR
Sementara itu, Inspektur Inspektorat PPU, Budi Santoso, menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi DPMD. Inspektorat akan menentukan langkah berikutnya setelah menerima laporan lengkap.
“Kami belum menyimpulkan ada pelanggaran Perbup 32 Tahun 2023,” ujar Budi.
Ia menyebut akan membentuk tim auditor setelah menerima hasil verifikasi dari DPMD dan kecamatan. Saat ini, Inspektorat masih mengumpulkan keterangan.
Selain itu, Budi mengingatkan penyusunan APBDes dilakukan bersama BPD. Anggaran bukan kewenangan kepala desa semata.
Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bimtek dengan orientasi lapangan. Program itu telah dibahas bersama BPD sejak tahun sebelumnya.
“Peran BPD penting sebagai saluran aspirasi warga. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembinaan,” pungkasnya. (bro2)
