BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengklaim telah menuntaskan akses internet desa pada seluruh 50 kampung dalam Kabupaten Mahakam Ulu. Namun, capaian kuantitas ini belum sepenuhnya menjawab persoalan kualitas jaringan yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Program Gratispol Internet Desa, yang menjadi visi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, memang berhasil memperluas jangkauan internet hingga wilayah terluar Kaltim. Mahakam Ulu bahkan menjadi salah satu daerah yang mencatat cakupan penuh.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan hal tersebut dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Mahakam Ulu, Jumat (23/1/2026). Ia menegaskan Pemprov Kaltim tetap hadir meski kewenangan telekomunikasi berada pada pemerintah pusat sejak 2018.
Faisal menyebut internet bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Namun, keterbatasan minat investasi penyedia layanan pada daerah berpenduduk sedikit membuat pemerintah daerah harus turun tangan.
“Hingga Desember 2025, sebanyak 802 desa telah terpasang internet dari total 841 desa se-Kaltim. Mahakam Ulu sudah tuntas 100 persen, baik melalui fiber optik maupun satelit,” ujarnya.
KESTABILAN JARINGAN BELUM MERATA
Meski demikian, realitas lapangan menunjukkan tantangan belum selesai. Akses internet memang tersedia, tetapi kestabilan jaringan masih belum merata. Gangguan sinyal dan koneksi terputus kerap terjadi, terutama pada jam tertentu.
Ketua Komisi I DPRD Mahakam Ulu, Martin Hat, secara terbuka menyampaikan keluhan warga. Ia menilai keberhasilan program tidak cukup hanya berhenti pada pemasangan jaringan.
“Internet sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ada desa yang jaringannya bagus, tetapi masih sering bermasalah. Ini tidak bisa dianggap tuntas,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga memusatkan akses internet pada kantor desa dengan alasan pelayanan publik. Namun, pemanfaatan oleh masyarakat luas baru berjalan optimal pada luar jam kerja, sehingga efektivitas program masih perlu evaluasi mendalam.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa pemerataan akses digital tidak cukup hanya menghubungkan desa ke jaringan. Tanpa kualitas koneksi yang stabil dan berkelanjutan, internet desa berisiko sekadar menjadi proyek statistik, bukan solusi nyata bagi pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat perbatasan. (bro2)
