BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Kepastian status petugas Satuan Pelaksana Program Gizi Makan Bergizi Gratis masih menyisakan tanda tanya. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengaku terus mencermati rencana pengangkatan petugas SPPG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Hingga kini, Bagus belum menerima penjelasan teknis terkait mekanisme pengangkatan maupun sistem pembayaran petugas SPPG. Informasi yang beredar masih bersifat umum dan belum menyentuh detail pelaksanaan.
“Sampai sekarang saya belum mengetahui secara rinci skema pembayarannya. Dalam satu dapur ada sekitar tiga sampai lima petugas SPPG,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Bagus menjelaskan, sebelumnya pembiayaan petugas tersebut menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Ia juga menyebut pernyataan Presiden yang menyatakan maksimal lima petugas SPPG akan berstatus PPPK.
“Sisanya akan berstatus mitra,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi agenda nasional dengan dukungan anggaran sangat besar. Bagus menyebut nilai anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp300 triliun.
Dengan besaran itu, ia memastikan program MBG tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Yang pasti sampai sekarang tidak ada anggaran APBD yang terpakai, termasuk untuk MBG,” tegasnya.
Pemerintah Kota Balikpapan memilih bersikap hati-hati sambil menunggu kepastian regulasi. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan agar pelaksanaan program berjalan lancar.
“Kami menunggu kejelasan aturan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan,” pungkasnya. (bro2)
