PPU
Beranda / DAERAH / PPU / SPPG Waru Prioritaskan Gizi Siswa dan Bahan Pangan Lokal

SPPG Waru Prioritaskan Gizi Siswa dan Bahan Pangan Lokal

Moh Rizki (kanan) memberikan potongan tumpeng kepada Mulyono, saat peresmian SPPG Waru. (BerandaPost.com/Istimewa)

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Yayasan Bakti Benuo Taka meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waru, Kamis (29/1/2026). Program ini menandai langkah awal pemenuhan gizi masyarakat Kecamatan Waru, terutama bagi siswa sekolah.

Kepala SPPG Waru, Moh Rizki, menyampaikan bahwa pihaknya masih membatasi jumlah penerima manfaat pada tahap awal. SPPG Waru saat ini melayani 1.000 penerima karena pengelola masih menyelesaikan sejumlah proses administrasi dan sertifikasi.

“Mulai dari sertifikasi terkait kelayakan dapur, hingga sertifikasi halal sebagai izin kelayakan makanan,” kata Rizki.

Ia menegaskan, pembatasan tersebut bersifat sementara. Setelah seluruh sertifikasi rampung, SPPG Waru akan menambah jumlah penerima secara bertahap.

Saat ini, SPPG Waru menyalurkan layanan gizi kepada siswa dari tiga sekolah, yakni satu Sekolah Dasar, satu Taman Kanak-Kanak, dan satu Sekolah Menengah Atas. Ke depan, pengelola menargetkan layanan menjangkau 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat melalui pembagian beberapa jenis layanan sesuai kesiapan dapur dan sistem operasional.

Bawa Pulang UHC Award 2026, Mudyat Noor: Negara Hadir untuk Warga PPU

Dari sisi operasional, SPPG Waru melibatkan 48 tenaga relawan. Tim menjadwalkan persiapan dapur pada 1 Februari dan memulai pengiriman makanan perdana ke sekolah-sekolah pada 2 Februari 2026.

Ia memastikan tim telah memverifikasi seluruh data penerima manfaat, termasuk siswa yang memiliki alergi makanan. Tim gizi menyesuaikan menu bagi siswa tersebut dengan menyediakan makanan pengganti.

“Dari setiap sekolah sudah terdata siswa-siswa yang alergi, sehingga kami juga menyesuaikan menunya. Ada menu pengganti untuk mereka,” ungkapnya.

Dalam penyediaan bahan pangan, Rizki menegaskan komitmen SPPG Waru untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Pengelola menggandeng UMKM dan warung sekitar, serta mengelompokkan bahan pangan ke dalam kategori bahan kering, bahan basah, dan hasil alam seperti sayuran sesuai standar keamanan pangan.

“Ini murni pemberdayaan masyarakat. Tidak ada bahan dari luar daerah,” tegasnya.

Pemkab PPU Gandeng Pertamina Optimalkan Embung dan Green Belt

Ia menambahkan, tim gizi telah menyusun menu makanan untuk periode satu bulan dan akan melakukan evaluasi rutin sebelum menerapkannya dalam jangka waktu lebih panjang.

MANFAATKAN KOMODITAS PETANI LOKAL

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mulyono, menilai daerah memiliki ketersediaan bahan pangan yang mencukupi untuk mendukung operasional SPPG. Ia menyebutkan, hingga kini sudah terdapat enam SPPG yang aktif, termasuk wilayah Kalimantan Utara.

“Mulai dari beras, sayur-mayur, hingga buah-buahan. Kita punya banyak buah lokal seperti pisang dan lainnya yang bisa dimanfaatkan,” ujar Mulyono.

Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya menjaga ketersediaan, tetapi juga lebih sesuai dengan selera anak-anak. Ia juga melihat peluang besar dalam pemberdayaan petani dan kelompok perempuan pada sektor pertanian.

“Petani sayur kita banyak, baik kebun, warung, maupun kelompok tani. Itu semua bisa, asalkan ada komunikasi dan koordinasi yang baik,” katanya.

BKAD PPU Tekankan Pengendalian Anggaran hingga ke Desa

Mulyono mengingatkan pentingnya koordinasi antara pengelola SPPG, petani, dan pihak terkait agar tidak muncul isu kekurangan bahan pangan akibat miskomunikasi.

“Kalau sudah ada komitmen, otomatis saling menjaga. Komitmen itu soal kepercayaan, dan kuncinya komunikasi yang baik,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun bahan pangan karena dapat mengganggu pasokan pasar dan memicu kenaikan harga.

“Kita ingin kebutuhan SPPG terpenuhi, tapi tidak sampai mengganggu ketersediaan pasar. Kalau terjadi kelangkaan, bisa memicu kepanikan dan berdampak pada inflasi,” ujarnya.

Mulyono percaya SPPG Waru dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah, pengelola layanan gizi, dan petani lokal.

“Sehingga pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas pangan daerah,” pungkasnya.