BERANDAPOST.COM, LONDON – Iran menolak mengekspor sekitar 300 kilogram stok uranium yang negara para mullah tersebut miliki. Namun Teheran menyatakan siap menurunkan tingkat pengayaan dengan pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Media Inggris, The Guardian, melaporkan proposal itu akan menjadi inti tawaran Iran kepada Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan.
Langkah ini muncul saat Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan opsi militer terhadap Timur Tengah. Washington disebut menunggu isi proposal terbaru dari Teheran.
Iran saat ini memiliki uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen, mendekati level senjata. Pemerintah Iran bersedia menurunkannya menjadi 20 persen atau lebih rendah sebagai kompromi.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan AS tidak menuntut penghentian total pengayaan uranium. Menurutnya, fokus pembahasan menyangkut kadar kemurnian dan jumlah sentrifugal yang boleh beroperasi.
Wacana pengiriman stok uranium ke Rusia serta pembentukan konsorsium luar negeri sempat beredar. Namun sumber membantah Iran pernah mengajukan konsep tersebut secara resmi dalam negosiasi.
Sejumlah media Iran menyebut material nuklir tidak akan keluar dari wilayah negara tersebut. Karena itu, tingkat akses IAEA terhadap fasilitas nuklir menjadi poin krusial dalam setiap kesepakatan.
IRAN-AS BERBEDA KLAIM
Pernyataan Araghchi berbeda dengan sikap Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang menyatakan Washington menginginkan nol pengayaan. Perbedaan klaim ini menunjukkan jarak posisi kedua negara masih lebar.
Pengacara Iran, Reza Nasri, memperingatkan dampak regional jika serangan terjadi. Ia menilai negara kawasan bisa melihat senjata nuklir sebagai satu-satunya penangkal nyata jika diplomasi gagal.
Ketegangan juga memicu protes sejumlah kampus Iran, termasuk Teheran dan Mashhad. Sharif University of Technology, mahasiswa menyerukan perubahan politik dan meneriakkan slogan anti-pemerintah.
Aksi solidaritas muncul di London. Sekitar 1.500 orang berunjuk rasa dan mendesak pemerintah Inggris menutup kedutaan besar Iran. Sejumlah demonstran membawa foto Reza Pahlavi sebagai simbol alternatif kepemimpinan.
Isu Iran juga akan mengemuka dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Jenewa. Pejabat Iran, Afsaneh Nadipour, akan duduk sebagai anggota penuh Komite Penasihat Dewan HAM untuk masa jabatan tiga tahun.
Perkembangan proposal Iran kini menjadi penentu arah hubungan Teheran dan Washington, sekaligus stabilitas kawasan Timur Tengah. (bro2)
