BERANDAPOST.COM, BONTANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peresmian proyek revamping ammonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur. Agenda tersebut sekaligus menandai penandatanganan nota kesepahaman terkait distribusi pupuk nasional.
Melalui proyek ini, negara memperoleh efisiensi signifikan pada sektor produksi pupuk. Selain itu, pemerintah memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi menjamin pupuk benar-benar sampai ke petani.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendampingi Ketua dan Menteri Pertanian meresmikan revamping Pupuk Kaltim. Langkah ini membuat negara lebih efisien, terutama produksi pupuk, sekitar 10 hingga 16 persen,” ujar Sigit, Kamis (29/1/2026).
Selanjutnya, Polri bersama PT Pupuk Indonesia menyepakati MoU pendistribusian pupuk. Kesepakatan ini bertujuan memastikan pupuk tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas penyimpangan.
“Kami menandatangani MoU agar pupuk benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” katanya.
DISTRIBUSI TEPAT WAKTU JADI KUNCI
Menurut Sigit, ketepatan waktu distribusi memegang peran krusial. Keterlambatan sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap produktivitas pertanian nasional.
Ia menegaskan, keterlambatan penyaluran pupuk selama satu pekan saja berpotensi menurunkan hasil panen. Jika terjadi secara nasional, kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
“Harapan kami, distribusi berjalan tepat waktu. Keterlambatan satu minggu bisa menurunkan produktivitas. Jika dihitung nasional, kerugiannya bisa ratusan triliun,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sigit menilai distribusi yang tertib akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani. Kondisi ini sejalan dengan target besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan.
Ia mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak hanya mandiri pangan, tetapi juga mampu menjadi lumbung padi dunia.
“Sesuai arahan Presiden, kita menyusun peta jalan ke depan. Targetnya bukan sekadar swasembada pangan, tetapi menjadikan Indonesia lumbung padi dunia,” tegas Sigit.
Sebagai tindak lanjut, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk mengawal proses distribusi pupuk. Pengawalan ini bertujuan menjaga ketertiban, mencegah penyimpangan, serta memastikan pupuk tiba sesuai kebutuhan petani.
“Kami akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Seluruh jajaran harus mengawal distribusi pupuk agar tepat sasaran, produktivitas petani optimal, dan target swasembada pangan benar-benar tercapai,” pungkasnya. (bro2)
