BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Upaya memperkuat ketahanan energi nasional terus berjalan. Peningkatan kapasitas Kilang Minyak Balikpapan menjadi langkah strategis untuk menekan impor bahan bakar minyak sekaligus menjaga pasokan energi, terutama bagi kawasan Indonesia Timur.
Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menyebut proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) membawa perubahan besar pada kemampuan pengolahan kilang. Kapasitas yang sebelumnya 260 ribu barel per hari meningkat menjadi 360 ribu barel per hari.
Melansir laman DPR RI, Rabu (11/2/2026), menurutnya Achmad, kenaikan kapasitas tersebut memberi dampak langsung terhadap efisiensi anggaran negara. Kebutuhan BBM dalam negeri berpeluang terpenuhi dari produksi sendiri sehingga ketergantungan impor dapat berkurang.
“Dengan peningkatan kapasitas ini, maka dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sehingga impor berkurang dan anggaran negara menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Selain menekan impor, proyek senilai sekitar USD 7,4 miliar itu juga memberi manfaat lain. Kegiatan konstruksi dan operasional kilang menyerap tenaga kerja serta membantu mengantisipasi potensi kelangkaan BBM, khususnya kawasan Indonesia Timur yang selama ini rentan pasokan.
Achmad menilai penguatan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri penting agar nilai tambah tidak lagi mengalir ke luar negeri. Selama ini, sebagian minyak mentah harus melalui proses pengolahan luar negeri sebelum kembali menjadi produk BBM.
“Pengelolaan kilang ini harus secara profesional, terbuka, dan transparan. Jika terkelola dengan baik, tentu akan memberikan keuntungan bagi negara karena nilai tambahnya berada dalam negeri,” tegasnya.
Selanjutnya, ia mendorong pelaksanaan roadmap RDMP berjalan konsisten agar target produksi tercapai sesuai rencana. DPR, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan selama proyek memberi dampak nyata bagi efisiensi energi nasional.
KELANGKAAN BBM BERSUBSIDI
Pada sisi lain, Achmad menyoroti persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang masih terjadi pada sejumlah daerah. Ia menilai pengawasan yang lemah serta pendataan penerima subsidi yang belum akurat menjadi penyebab utama kebocoran.
Karena itu, ia meminta perketat pengawasan distribusi dan basis data penerima terus diperbarui. Jika kebutuhan riil masyarakat melebihi kuota, pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar pasokan tetap aman.
Menurutnya, BBM bersubsidi sangat penting bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Ketepatan distribusi akan membantu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kelompok rentan.
“Ini menjadi bagian dari upaya bersama agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan tidak terjadi gejolak pada lapangan,” pungkasnya.
