BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menegaskan pola penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah melibatkan pelaku UMKM sebagai penyedia menu jadi. Penegasan ini muncul setelah insiden dugaan keracunan puluhan murid SDN 008 Waru, Rabu (11/2/2026), yang salah satu komponen makanannya berupa puding hasil kerja sama pihak luar.
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menjelaskan bahwa rapat koordinasi yang berlangsung sehari sebelum kejadian hanya membahas rantai pasok bahan pangan mentah dari petani lokal. Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, asosiasi petani, serta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami sebetulnya mendiskusikan menu mentah, bukan menu jadi. Yang kita bahas adalah produksi pertanian dalam arti luas, seperti hortikultura, pangan, ikan, hingga daging untuk suplai dari petani ke SPPG. Kami tidak membahas barang jadi seperti itu (puding),” tegas Tohar, Kamis (12/2/2026).
OPERASIONAL SPPG WARU SETOP SEMENTARA
Menurutnya, proses pengolahan bahan mentah seharusnya menjadi tanggung jawab internal pengelola SPPG sesuai standar gizi. Penggunaan produk olahan dari luar berisiko karena proses produksinya tidak terpantau secara langsung.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab PPU menghentikan sementara operasional SPPG Kecamatan Waru. Kebijakan ini bertujuan memberi ruang bagi aparat kepolisian dan tenaga kesehatan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kami sudah menghentikan sementara operasional SPPG Waru sampai hasil uji laboratorium keluar dan ada rekomendasi lebih lanjut. Saat ini, kepolisian sudah mengamankan sampel makanan tersebut untuk diuji,” tambahnya.
EVALUASI TOTAL DAN PERINTAH PENGAWASAN
Tohar juga memerintahkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Koordinator Wilayah SPPG memperketat pengawasan struktural. Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan dapat berdampak serius bagi penerima manfaat.
“Kejadian ini harus menjadi pembelajaran. Jangan sampai lengah. Saya meminta para mitra BGN yang mengelola SPPG untuk menganggap siswa-siswa ini sebagai anak sendiri. Harus ada ikatan emosional agar kita terpanggil memberikan yang terbaik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujarnya.
Meski kewenangan pemberian sanksi terhadap vendor berada pada Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah tetap mengambil langkah cepat untuk memastikan keamanan program. Selain itu, Dinas Kesehatan PPU terus memantau perkembangan hasil uji sampel makanan.
“Hasil laboratoriumnya belum keluar,” kata Tohar.
Selanjutnya, pemerintah daerah mengarahkan pelacakan bahan baku guna memastikan titik lemah dalam rantai distribusi. Langkah tersebut untuk mencegah kejadian serupa pada SPPG lain. (bro2)
