BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan gagal meraih Adipura 2025 meski masuk empat besar nasional. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menilai metode verifikasi lapangan ikut memengaruhi hasil akhir penilaian.
Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menjelaskan perubahan kriteria penilaian tahun ini cukup signifikan. Target pengurangan sampah naik dari 30 persen menjadi 50 persen, disertai pengetatan standar pengelolaan TPA.
“Kriteria berubah cukup banyak. Sekarang pengurangan sampah harus 50 persen dan pengelolaan TPA jauh lebih ketat,” kata Sudirman, Jumay (13/2/2026).
Kementerian Lingkungan Hidup juga menuntut agar sampah yang masuk TPA hanya berupa residu setelah proses pemilahan sejak rumah tangga hingga tempat pengolahan.
Menurut Sudirman, konsep tersebut sebenarnya sudah berjalan, meski proses masih bertahap. “Tidak semudah membalik telapak tangan,” ujarnya.
Penilaian Adipura berlangsung melalui rangkaian panjang. Tim melakukan peninjauan berulang hingga akhir 2025, lalu pemeriksaan berlanjut oleh inspektorat dan deputi kementerian sebelum verifikasi akhir oleh menteri.
Sudirman kemudian menyoroti proses verifikasi lapangan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada pekan lalu. Verifikasi lapangan tersebut hanya mencakup sebagian kecil lokasi.
“Penilaian mencakup 60 titik, tetapi verifikasi menteri hanya pada empat lokasi. Sementara banyak titik lain menunjukkan hasil baik,” katanya.
Beberapa lokasi yang menjadi sorotan antara lain Kampung Pinisi, Pasar Baru, dan Pasar Pandansari. Ia menilai pengurangan nilai akibat temuan terbatas terasa tidak sebanding dengan capaian keseluruhan.
“Nilai kota sudah mencapai lebih dari 76 dan masuk empat besar nasional. Karena itu kami berharap penilaian melihat gambaran menyeluruh,” ujarnya.
Meski demikian, Sudirman menyatakan pemerintah kota tetap menerima hasil penilaian tersebut. Ia menegaskan pengelolaan sampah membutuhkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya oleh pemerintah. Semua pihak harus terlibat agar target Indonesia Asri tercapai,” katanya.
TIDAK ADA DAERAH RAIH ADIPURA 2025
Sebelumnya itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan tidak ada daerah yang mampu memenuhi seluruh indikator penilaian tahun ini.
“Tidak ada daerah yang mampu memenuhi seluruh indikator penilaian,” ujar Hanif, Kamis (12/2/2026) kemarin.
Hanif menjelaskan penilaian menggunakan tiga parameter utama, yaitu kebijakan dan keuangan, sumber daya manusia dan fasilitas, serta kinerja pengelolaan sampah. Tahun depan, bobot kinerja akan meningkat agar penilaian lebih menekankan hasil nyata.
Menurut Hanif, sistem penilaian harus mendorong penyelesaian masalah sampah secara menyeluruh, bukan sekadar penataan titik tertentu.
“Kita ingin pengelolaan sampah berjalan sistemik dan menyentuh kondisi lapangan secara nyata,” katanya.
Sebelumnya, Hanif meninjau sejumlah lokasi di Balikpapan, antara lain Kampung Pinisi, Kampung Bungas, Pasar Baru, dan Pasar Pandansari. Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung praktik pengelolaan sampah serta kondisi lingkungan permukiman dan pasar.
Kementerian Lingkungan Hidup berencana memperketat indikator penilaian pada tahun mendatang, terutama terkait pengurangan sampah, pengolahan, serta keberlanjutan sistem pengelolaan lingkungan.
