BERANDAPOST.COM, CAROLINA UTARA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap penarikan militer AS dari Afganistan yang berlangsung pada masa pemerintahan Joe Biden. Ia menilai proses tersebut memalukan dan menyebut banyak peralatan militer tertinggal.
Melansir Fox News, Trump menyampaikan pernyataan itu saat berpidato di Fort Bragg, North Carolina, Jumat (13/2/2026) waktu AS. Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan meninggalkan perlengkapan militer jika menghadapi situasi serupa dan mempertanyakan keputusan yang memungkinkan aset bernilai tinggi tertinggal.
Ia juga menilai penarikan pasukan seharusnya berlangsung dengan martabat dan kekuatan, bukan dalam kondisi yang menimbulkan kesan kekacauan. Trump menambahkan militer AS saat ini tetap kuat dan menyebut pembangunan kekuatan militer sudah berjalan sejak masa jabatan pertamanya.
Warisan Penarikan Afghanistan

Gerbang Pangkalan Udara Bagram, Afghanistan. AS mengevakuasi pangkalan itu pada Agustus tahun lalu. (AP/Rahmat Gul)
Amerika Serikat merampungkan penarikan pasukan dari Afghanistan pada Agustus 2021 setelah hampir dua dekade perang. Proses tersebut berlangsung setelah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban yang menetapkan jadwal pengurangan serta penarikan pasukan secara bertahap.
Peristiwa itu berujung pada penguasaan Kabul oleh Taliban dan evakuasi besar-besaran warga sipil serta personel asing. Pemerintahan Biden saat itu menyatakan keputusan penarikan karena adanya kesepakatan sebelumnya serta pilihan strategis antara mengakhiri perang atau menambah pasukan.
Trump bahkan menolak pandangan tersebut. Ia juga berpendapat kesepakatan awal bersifat berbasis kondisi dan tidak mewajibkan penarikan jika situasi keamanan belum terpenuhi.
Selain itu, pidato tersebut muncul dalam rangkaian kunjungan Trump untuk menghormati personel militer sekaligus membahas sejumlah operasi militer Amerika Serikat. Pernyataan itu kembali memicu perdebatan politik mengenai kebijakan luar negeri dan warisan perang Afghanistan yang masih menjadi isu sensitif dalam politik domestik AS. (bro2)


