BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Keterbatasan anggaran tak menyurutkan langkah pembangunan. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, justru melihat kondisi ini sebagai peluang untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum ini menjadi ruang penting bagi Pemkab PPU untuk menyusun arah pembangunan yang lebih terarah dan realistis.
Menurut Mudyat, pembagian peran antar level pemerintahan harus jelas. Ia juga menegaskan perlunya pemetaan setiap program sesuai kewenangan, mulai dari APBN, APBD provinsi, hingga APBD kabupaten dan APBDes.
“Kita harus jelas memetakan tanggung jawab. Dengan fiskal terbatas, kolaborasi jadi kunci,” tegasnya.
Ia menilai sinergi lintas sektor mampu menutup celah keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat realisasi program prioritas.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Mudyat meminta kontribusi sektor swasta lebih optimal. Perusahaan yang beroperasi dalam wilayah PPU agar aktif menyalurkan tanggung jawab sosial.
Menurutnya, kontribusi itu bukan sekadar bantuan sukarela, tetapi bagian dari kewajiban yang harus berdampak nyata bagi masyarakat. “Potensi ini harus kita maksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Mudyat juga mengingatkan posisi pemerintah daerah sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Termasuk juga menjawab berbagai persoalan publik, meski tidak seluruh kebijakan merupakan kewenangan daerah.
“Kita yang berada di garis depan. Pelayanan harus tetap berjalan baik,” katanya.
Aspirasi Masyarakat Mengalir
Sedangkan dari sisi legislatif, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan dukungan terhadap arah pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan sebanyak 899 usulan pokok pikiran DPRD telah dihimpun dari masyarakat. Usulan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi.
“Ini aspirasi masyarakat yang kami harapkan masuk dalam APBD 2027,” ujarnya.
Forum Musrenbang menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Melalui proses ini, setiap program agar tidak hanya sekadar rencana, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata.
Meski berada dalam keterbatasan fiskal, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan tetap bergerak dan memberi manfaat luas bagi masyarakat PPU.
