BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Akses air minum layak dan aman masih menjadi tantangan Indonesia. Capaiannya cukup lambat setiap tahun.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menyebut akses air minum layak saat ini baru mencapai 91 persen dan dengan akses air minum aman sebesar 11,8 persen.
“Capaian akses air minum layak hanya meningkat sekitar 1 persen per tahun dan laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1 persen selama 5 tahun terakhir,” kata Diana dilansir dari laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Minggu (28/1/2024).
Menurut Diana, kebijakan penyediaan air minum perlu dilakukan melalui beberapa hal seperti peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan Sistem Penyediaam Air Minum (SPAM), serta peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholders terkait anggaran.
“Tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai target 100 persen akses aman air minum antara lain adalah urbanisasi dan kependudukan, kewilayahan, regulasi, pemerintahan, perekonomian, dan lingkungan,” sebutnya.
Tantangan tersebut dapat diatasi melalui keterpaduan pembangunan berbasis penataan ruang, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, dan meningkatkan pendanaan pembangunan melalui partisipasi badan usaha atau pihak swasta dan Alternatif Pembiayaan lainnya.
“Seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, hibah dan lainnya,” ujar dia.
Pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi juga diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dalam pengembangan SPAM misalnya, infrastruktur yang dibangun dari unit air baku, unit produksi, serta unit distribusi dan pelayanannya merupakan hasil kolaborasi bersama,” jelasnya.
Saat ini terdapat 410 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dan 85 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kelembagaan pengelolaan SPAM. Sementara 26 kabupaten/kota masih belum memiliki lembaga pengelola.
“Untuk kelembagaan tingkat masyarakat, terdapat 37.482 kelompok masyarakat yang tersebar di 415 kabupaten/kota,” imbuhnya.
Upaya penyediaan air minum sangat terkait dengan sektor sanitasi, khususnya dalam pengelolaan air limbah dan sampah. Namun kondisi pelayanan air limbah domestik dan persampahan di kawasan permukiman masih belum memadai.
Salah satu penyebabnya karena masih terjadi pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan (direct discharge), yang berimbas kepada pencemaran sungai akibat air limbah domestik sebesar 75 persen di Indonesia.
“Kami terus mendukung penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan berbagai infrastruktur seperti Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPAL terpusat skala regional atau kota, IPAL terpusat skala permukiman dan SANIMAS, serta tangki septik,” bebernya.
“Sehingga peran pemerintah daerah juga penting seperti dalam penyiapan lahan, kelembagaan pengelola, biaya operasi dan pemeliharaan serta lainnya,” sambung Diana.
Untuk itu, Kementerian PUPR bersama World Water Council telah menyusun rangkaian pertemuan sesuai dengan tiga proses utama, yaitu proses politik, proses regional dan proses tematik. Langkah itu merupakan persiapan menuju World Water Forum ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang.
“Kami berharap forum ini akan menjadi sarana mencari solusi nyata bagi isu air minum dan sanitasi di Indonesia. Semua pihak harus bersinergi untuk menjawab tantangan besar terkait air ini,” pungkasnya. (*/bro2)
