BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menyoroti keberadaan lahan tidur yang bernama eks Puskib. Lahan seluas 4,9 hektare yang pada masa Gubernur Awang Faroek Ishak digadang-gadang menjadi pusat ekonomi dan perkantoran dengan nama Supermal. Lanjutkan membaca →
Tag: DPRD KALTIM
Hasanuddin Mas’ud: Anggaran Pendidikan Difokuskan ke Sekolah Pinggiran
BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 telah dimulai, menyulut persaingan ketat di antara orangtua untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah favorit.
Perebutan kuota pendaftaran telah mengarahkan banyak orangtua untuk memilih sekolah pinggiran sebagai opsi terakhir. Setelah sekolah favorit menjadi perhatian utama.
Menyikapi fenomena ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud mengakui preferensi kuat siswa untuk sekolah favorit.
“Di Balikpapan saja terdapat 16 SMA, 9 SMK, dan 7 SMK,” katanya, Sabtu (22/6/2024).
Dalam merespons isu ini, DPRD Kaltim merencanakan untuk mengurangi bantuan ke sekolah favorit, dengan anggaran dialihkan untuk memperkuat infrastruktur sekolah pinggiran agar dapat bersaing setara.
Hasanuddin menyatakan, “Kita akan mengurangi bantuan ke SMA favorit dan fokus pada sekolah nonfavorit untuk mencapai keseimbangan dalam pendaftaran.”
Rapat akan segera digelar oleh DPRD Kaltim guna membahas penyesuaian anggaran dan memprioritaskan pengembangan sekolah pinggiran.
“Dengan anggaran yang lebih besar untuk sekolah nonfavorit, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih merata dan adil bagi semua siswa,” tambahnya.
Dia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap sekolah swasta dalam upaya memenuhi kebutuhan PPDB, baik di tingkat SMA maupun SMK.
“Karena tugas pemerintah provinsi itu mengayomi pendidikan setingkat SMA atau SMK dan sederajat baik negeri maupun swasta,” pungkasnya. (bro2)
Finalisasi Pokir DPRD Kaltim
BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menggelar rapat kerja pada Rabu (13/3/2024) lalu. Rapat kerja di Ballroom Swiss-Belhotel Makassar tersebut bertemakan “Membangun Visi Bersama Menuju Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”.
Rapat kerja tersebut sebagai bentuk sosialisasi atas Rancangan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja (Renja) 2025.
“Tujuannya untuk menginformasikan dan mendiskusikan usulan Pokok-Pokok Pikiran dan Rencana Kerja kepada para anggota DPRD beserta stakeholder terkait,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, Sabtu (16/3/2024).
Dirinya pun mengemukakan beberapa poin penting, bahwa finalisasi rancangan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Rencana Kerja DPRD merupakan tahapan yang penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyusunan informasi yang diperlukan.
Dalam proses finalisasi ini, lanjut Seno, anggota DPRD Kaltim bekerja sama untuk menyusun usulan yang relevan dan efektif guna mendukung pengembangan RKPD. Langkah-langkah yang diambil meliputi evaluasi data, identifikasi kebutuhan, serta perumusan rekomendasi.
“Agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, proses Finalisasi Rancangan Usulan Pokok-Pokok Pikiran dan Rencana Kerja DPRD Kaltim diharapkan dapat menghasilkan usulan yang komprehensif dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
“Kolaborasi antaranggota DPRD Kaltim serta pihak terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun usulan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” sebutnya.
Dokumen ini kata Seno, juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga tercipta kerja sama yang harmonis dalam pembangunan daerah.
“Usulan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” tegas dia.
Selain itu, Rencana Kerja DPRD Kaltim juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kemudian memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (*/bro2)