Penyangga IKN Kekurangan Rumah Singgah

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), memberi dampak cukup signifikan bagi daerah penyangga seperti Kota Balikpapan. Khususnya dari pertumbuhan jumlah penduduk.

Sehingga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Bahkan berpotensi menimbulkan pertambahan angka kemiskinan dengan bermunculannya anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), hingga orang-orang terlantar.

Biasanya mereka yang masuk golongan tersebut mendapatkan penampungan sementara oleh Dinas Sosial. Tetapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini kekurangan rumah singgah.

“Rumah singggah yang sudah ada kita renovasi karena kondisinya sudah tidak memenuhi syarat, yang satunya rencana kita bangun, dan itu saya rasa masih kurang,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan belum lama ini.

Selain renovasi, Dinas Sosial juga akan membangun rumah singgah yang baru. Lokasinya di Panti Asuhan Manuntung, Jalan Milono. Tepatnya di belakang SMPN 1 Balikpapan.

“Ya standarnya rumah singgah, ada tempat tidur, ada lemari, ada kunjungan-kunjungan dan pendampingan. Yang penting itu konsumsi tiga kali sehari menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Dinas Sosial mendapat anggaran sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan 2024.

“Anggaran dari Pemkot, Pemprov, ada juga dari perusahaan. Dana yang digelontorkan belum bisa aku hitung, cuma anggaran Dinas Sosial sendiri sekitar Rp21 miliar termasuk di dalamnya ada macam-macam kegiatan dan honor dan gaji,” sebutnya.

Dirinya belum bisa memprediksi angka kemiskinan kendati diyakini naik. Tetapi dengan banyaknya pendatang maupun investor, dipastikan juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Belum tahu jika dipersentasekan karena itu yang hitung bisa BPS atau Bappeda Litbang. Kalau permasalahan sosial pasti naik dengan bertambahnya penduduk. Orang terlantar, anak jalanan, tapi itu imbas dari dinamika kota yang menuju kota besar,” jelasnya.

“Ya mudah-mudahan bukan angka kemiskinan naik, tapi malah turun karena mungkin adanya serapan tenaga kerja, terus kebutuhan sandang pangan terpenuhi,” sambungnya berharap.

Sehingga Dinas Sosial mulai mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan penampungan dan memberikan pelatihan kepada warga yang kurang beruntung akibat pertambahan penduduk. “Apalagi penduduk yang datang lebih giat dan rajin karena punya pengalaman,” sebutnya.

Dinas Sosial, lanjut Edy Gunawan, turut memprogramkan berbagai pelatihan kompetensi dan sertifikasi. Tujuannya agar orang lokal tidak tertinggal dan sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.

“Semua OPD harus bergerak untuk menanggulangi kemiskinan, UMKM ditingkatkan, diberikan berbagai pelatihan. Kalau diberikan uang, diberikan bantuan sosial terus menerus, nanti malah jadi manja,” pungkasnya. (bro2)

Alwi Al Qadri dan Tiga Tantangan Prioritas

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III Alwi Al Qadri digadang-gadang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini meraup 10.156 suara. Perolehan tertinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 14 Februari 2024 lalu.

Sebagai kandidat terkuat Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri memiliki tantangan dengan skala prioritas yang harus dihadapi bersama eksekutif atau Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang dipimpin Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Salah satunya adalah banjir.

“Masalah banjir ini kan dari tahun ke tahun belum kelar, tapi sudah mulai berkurang dari tahun sebelumnya,” kata Alwi AlQadri, Rabu (8/5/2024).

Selain banjir, tantangan berikutnya ada pada sektor pendidikan. Terutama mengenai rombongan belajar (rombel) dalam sekolah yang masih kurang. Termasuk di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Balikpapan Barat.

“Tapi kami hanya bisa mengusulkan untuk SD dan SMP. Kalau SMA kan (wewenang) provinsi,” ujarnya.

Namun Alwi juga merasa bersyukur karena adanya rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Balikpapan Barat. Nantinya akan dikonfirmasi mengenai prosesnya ke DPRD Kaltim.

“Alhamdulillah tahun ini atau depan akan ada pembangunan SMK. Kami akan tanyakan ke DPRD provinsi, karena mereka juga yang mengusulkan, Alhamdulillah, Ketuanya juga dari Partai Golkar,” ungkapnya.

Tantangan terakhir adalah sektor kesehatan. Ya, Balikpapan Barat membutuhkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Lahan yang sempat bersengketa, telah dimenangkan oleh Pemkot Balikpapan. Artinya menjadi aset daerah.

Yang dinanti adalah realisasi pekerjaan fisik alias pembangunannya. Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar, dan proses tender dalam tahap evaluasi.

“Insyaallah, sepertinya akan dibangun tahun ini juga,” ucapnya.

Alwi pun mendorong pemkot dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pembenahan dalam menghadapi keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi Balikpapan sebagai kota penyangga. Ditambah dengan proyek revitalisasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP).

“Saat ini banyak sekali orang luar yang datang. Indikatornya adalah begitu sulit mendapat tiket dari luar ke Balikpapan,” imbuhnya.

Tak ayal, kondisi ini menyebabkan kondisi jalan di Balikpapan kerap terjadi kemacetan arus lalu lintas. Alwi pun mendorong untuk mewujudkan pembangunan flyover atau jalan layang di kawasan Muara Rapak.

“Pembangunan flyover di Muara Rapak juga merupakan usulan dari provinsi. Kalau kita kan hanya bisa mendorong saja,” sebut Alwi.

Sejatinya banyak hal yang harus dibenahi, karena suka tidak suka, Balikpapan menjadi penyangga IKN dan harus siap menghadapinya.

“Jangan sampai saat sudah banyak penduduk, baru kita berbenah,” pungkasnya. (bro2)

Komitmen Cegah Korupsi, Rahmad Mas’ud: Balikpapan WTP 10 Kali Berturut-turut

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi supervisi dan monitoring upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (7/5/2024).

Rakor tersebut merupakan langkah pemberantasan korupsi terintegrasi guna meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Pemkot Balikpapan Tahun 2024.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan supervisi monitoring sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama di semua unsur birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi.

“Perwujudan pemerintahan yang bersih dapat diukur dari beberapa indikator pencapaian, baik pengukuran internal maupun eksternal dari KPK itu sendiri,” kata Rahmad Mas’ud.

Rahmad mengungkapkan bahwa Balikpapan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pencapaian ini tidak lepas dari keseriusan dan komitmen.

“Terima kasih kepada seluruh OPD, berkat integritas dannkeseriusan bersama terhadap pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disajikan di laman situs jaga.id, capaian MCP Kota Balikpapan 2023 berada di urutan 37 nasional dengan indeks capaian 93,51 poin. “Ini merupakan wujud dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Rahmad juga terus mendorong jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menerapkan zona integritas di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada pelayanan kepada masyarakat

“Dengan kehadiran tim KPK, saya harap dapat membantu Pemkot dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan capaian MCP seperti yang kita harapkan,” harapnya.

Dirinya meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mendata dan mendaftarkan sertifikasi kepemilikan aset lahan milik Pemkot Balikpapan.

“Dari 700 aset yang didaftarkan, baru 200 yang disertifikatkan,” ungkapnya.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi supervisi dan monitoring upaya pencegahan korupsi yang digelar KPK. (Istimewa)

Rahmad turut menyampaikan pesan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Terlebih setiap harta kekayaan yang dimiliki harus dilaporkan ke KPK, serta dilarang menerima gratifikasi.

“Ketika KPK melakukan pembuktian harta terbalik, bisa ketahuan. Meskipun ada yang mengatakan itu harta warisan, tetap akan ketahuan. ASN berapa gajinya? Tetap dapat terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Wilayah 4 Kedeputian Bidang Koordinasi Supervisi KPK, Andi Purwana menjelaskan fokus koordinasi pencegahan harus dilakukan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Karena berdasarkan data KPK, data korupsi di pemerintahan daerah dari tahun ke tahun masih aja ada ditemukan kasusnya, OTT masih ada aja, dan tersangkanya masih banyak di tingkat eselon 1 hingga eselon 4,” bebernya.

MCP dilakukan, lanjut Andi Purwana, sebagai bentuk pencegahan praktik korupsi dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah daerah.

“Serta penyelamatan keuangan dan aset meliputi percepatan sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, P3D, penyelesaian tunggakan pajak dan inovasi peningkatan pajak,” urainya.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi lainnya adalah dari segi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pelaporan gratifikasi.

“Dibutuhkan implementasi pendidikan antikorupsi, sertifikasi penyuluh antikorupsi dan pelaksanaan SPI 2024,” pungkasnya. (*/bro2)