BERANDAPOST.COM, JAKARTA – SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengunjungi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub RI.
Dirjen Hubla, Antoni Arif Priadi, menerima mereka dan turut mendampingi Direktur Lalu lintas dan Perhubungan Laut, Hartanto.
SKK Migas ingin menyampaikan informasi terbaru mengenai kegiatan hulu migas dan beberapa proyek hulu migas pada wilayah perairan. Proyek tersebut terutama mencakup kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan fast project yang berada wilayah Kalsul. Kemudian, mereka juga membahas operasional Hulu Migas, TUKS, dan Tersus, serta pelayanan melalui inaportnet.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menjelaskan bahwa Kalimantan dan Sulawesi terdapat PSN ENI Indonesia pada Blok North Ganal. Proyek ini nantinya akan melaksanakan penggelaran pipa sepanjang 100 Kilometer dari floating production, storage and offloading (FPSO) di lokasi rencana North Hub Eni menuju Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Tanjung Santan, Kutai Kartanegara.
“Namun, tidak hanya itu, kami perlu melakukan koordinasi dan kesepakatan bersama antar pihak terkait. Mengingat beberapa proyek migas yang tumpang tindih dengan industri lain pada wilayah perairan,” ujar Azhari dalam rilisnya, Jumat (18/10/2024).
Azhari menambahkan bahwa untuk wilayah Kaltim, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), khususnya yang beroperasi pada Lapangan Tunu, akan melakukan pengeboran dan pembangunan fasilitas produksi anjungan lepas pantai. Tindakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan produksi WK Mahakam.
Selain itu, kegiatan ini berlangsung pada area yang saat ini juga beririsan dengan area konsesi ship to ship transfer laut. Pihak swasta lainnya juga mengoperasikan area tersebut, yang memiliki nilai ekonomi penting bagi bangsa.
LAPANGAN SOUTH SENORO TARGET ONSTREAM 2025
Selanjutnya, tidak hanya Kalimantan Timur, khusus Sulawesi Tengah juga terdapat proyek pengembangan lapangan South Senoro oleh JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi, yang menargetkan onstream pada Oktober 2025.
Proyek ini meliputi pagelaran pipa near shore 18″ sepanjang 3,6 Kilometer. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses penyelesaian aspek teknis dan formalitas yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Perhubungan Laut Daerah dan Pusat.
“Hal ini perlu penyelarasan agar Kegiatan Usaha Hulu Migas dapat bekerja sama dengan kegiatan lainnya yang juga menggunakan ruang laut, demi kepentingan ekonomi dan energi nasional kita,” tegas Azhari.
Kegiatan hulu migas pada perairan Kalimantan dan Sulawesi sangat memerlukan dukungan Otoritas Perhubungan Laut. Dukungan ini menyangkut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memerlukan pengawalan bersama, agar proyek tersebut dapat onstream tepat waktu.
Selain itu, dukungan ini juga membantu kegiatan operasi KKKS, dalam upaya peningkatan produksi dan lifting nasional. Bahkan mereka berharap mampu memitigasi dan mengendalikan segala potensi kendala yang dapat menghambat kelancaran operasi hulu migas.
FORUM KEMARITIMAN HULU MIGAS
Sedangkan atas meningkatnya permintaan dan transisi energi, Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk memperkuat ketahanan energi. Oleh karena itu, sangat memerlukan kolaborasi antarpihak untuk mewujudkan kelancaran industri hulu migas dalam mendukung target produksi nasional.
“Koordinasi ini tentunya akan menjadi wujud kolaborasi dan sinergi antar badan untuk saling mendukung tupoksi masing-masing,” kata Antoni Arif Priadi.
Lebih lanjut, Kemenhub juga mendukung penuh rencana pelaksanaan program pada wilayah Kalsul oleh SKK Migas dan KKKS. Dukungan ini demi kepentingan masyarakat dan ketahanan nasional dalam bidang Minyak dan Gas Bumi. Termasuk menyepakati untuk menindaklanjuti diskusi lebih teknis dalam pelaksanaan Forum Kemaritiman Hulu Migas.
Forum ini bertujuan mengidentifikasi dukungan dan kerja sama guna mendukung rencana strategis pemerintah dalam mengurangi subsidi bidang energi serta terus meningkatkan produksi migas Indonesia. (*/bro3)